Surplus Sarjana Pendidikan dan Problem Gelar Ganda
Ilustrasi pendidikan, Medcom.id - M Rizal
HASILpemetaan Kemenristekdikti menunjukkan ketersediaan sumber daya manusia di bidang pendidikan di tingkat sarjana melampaui kebutuhan (Kompas, 19 Januari 2018). Menanggapi isu surplus Sarjana Pendidikan, Ketua Asosiasi Rektor  Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Negeri se-Indonesia Syawal Gultom mendorong usulan menyelenggarakan program gelar ganda (double degree) bagi mahasiswa program sarjana pendidikan. Contohnya, lulusan S-1 pendidikan matematika akan mendapatkan dua gelar, Sarjana Pendidikan dan Sarjana Matematika.
 
Sekurang-kurangnya ada dua hal yang perlu dipertanyakan dari isu di atas. Pertama, apakah data yang dipaparkan sudah cukup jeli melihat masalah kebutuhan guru di Indonesia? Kedua, apakah solusi yang ditawarkan menjawab masalah yang lebih besar, yaitu kualitas pendidikan bangsa? Ketika kita sepakat bahwa guru adalah tulang punggung pendidikan, maka menganalisa strategi peningkatan kualitas guru yang notabene adalah lulusan LPTK menjadi penting dan mendesak. 

Di sisi lain, pemetaan SDM yang salah satu tujuannya adalah keberkaitan dan kepadanan (link and match) antara kualifikasi lulusan S-1 dengan industri juga merupakan indikator penting. Penulis mengerti bahwa gelar ganda adalah salah satu strategi meningkatkan peluang kerja dari lulusan LPTK agar mereka tidak bergantung pada daya serap sekolah. Namun demikian, penulis juga meragukan apakah strategi ini efektif untuk mencapai tujuannya. 


Merinci Data Guru
Kesimpulan tentang surplus sarjana pendidikan dibangun berdasarkan data Rencana Induk Pengembangan Sumber Data Iptek dan Dikti Sektor Pendidikan 2014-2016. Data tersebut tidak menelaah lebih detil tentang kebutuhan guru berdasarkan jenjang persekolahan (TK, SD, SMP, dan SMA serta yang sederajat), jenis pendidikan (pendidikan umum atau vokasi), ataupun guru mata pelajaran. Informasi kebutuhan guru perlu dibuat lebih terperinci jika Indonesia memang menginginkan kesesuaian atau linearitas antara latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampunya. 

Masalah ketidakcocokan (mismatch) ini, sebagaimana yang dilaporkan Chang dan rekan-rekan dari tim peneliti World Bank (ditulis dalam Teacher Reform in Indonesia: The Role of Politics and Evidence in Policy Making), menjadi salah satu masalah serius dalam kualitas hasil belajar anak-anak Indonesia. Mereka menuliskan bahwa sekolah seringkali mendapatkan guru dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang harus mereka ampu. Sebagai contoh, karena keterbatasan SDM, guru dengan latar belakang pendidikan matematika harus mengajar mata pelajaran lain yang di luar kualifikasinya. 

Maka untuk meningkatkan kuliatas belajar anak-anak Indonesia, kesesuaian antara kualifikasi guru yang dibutuhkan sekolah dengan yang dihasilkan oleh LPTK menjadi salah satu agenda yang perlu diprioritaskan. Ini artinya kesimpulan tentang surplus guru yang dibagun semata-mata berdasarkan data yang mengeneralisasi guru dalam satu kelompok tenaga kerja adalah suatu pernyataan yang dapat bermuara pada strategi dan kebijakan yang keliru, yang tidak menjawab masalah kebutuhan guru yang sebenarnya.

Gelar Ganda yang Problematik
Dari perspektif individu, gelar ganda untuk mahasiswa sarjana pendidikan memang dapat membuka peluang lebih besar untuk masuk ke sektor industri lain selain pendidikan. Bagi sebagian orang gelar sarjana pendidikan memang dianggap kurang bersaing sehingga memperoleh gelar selain S.Pd. bisa jadi dianggap sebagai solusi yang menarik. Tetapi ketika semua sarjana pendidikan di Indonesia mempunyai gelar ganda, gelar selain S.Pd. tersebutpun akan mengalami inflasi atau yang dikenal sebagai credential inflation. Dengan demikian, solusi ini tidak benar-benar efektif menyelesaikan masalah persaingan kerja lulusan LPTK. 

Sementara ditinjau dari perspektif sistem pendidikan, gelar ganda ini adalah solusi yang problematik. Peran LPTK yang paling utama adalah menyiapkan input tenaga pendidik. Sehingga gelar ganda ini menyiratkan bahwa program yang ditawarkan LPTK semaking bercabang, kurikulumnya tidak lagi terfokus pada penyediaan tenaga pendidik yang berkualitas, relevan sesuai dengan kebutuhan anak didik namun juga perlu memuat mata kuliah lain yang artinya beban mahasiswa menjadi lebih berat. 

Lebih penting dari itu, untuk menciptakan guru yang berkualitas, LPTK juga berperang sangat penting untuk membangun wawasan, motivasi, dan sikap positif mahasiswa terhadap profesi guru karena menyiapkan guru yang berkualitas tidak cukup hanya membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Hal ini akan semakin sulit dilakukan jika institusi tersebut sudah tidak menfokuskan visi misinya pada peningkatan kualitas pendidikan bangsa. 

Peran utama LPTK tidak seharusnya berubah, visi dan misinya harus setia pada peningkatan kualitas guru di Indonesia. Ketika daya serap lulusannya di sektor pendidikan rendah, LPTK harus lebih reflektif dan kritis dalam mencari inti masalah dan solusinya, tidak terburu-buru beranggapan bahwa tugasnya dalam menciptakan guru sudah berkurang. Gelar ganda adalah strategi yang reaktif yang kurang memperhatikan sistem yang lebih besar dari mekanisme supply dan demand. Strategi ini dikhawatirkan tidak akan membawa dampak yang baik bagi pendidikan nasional.  

Sebagai institusi perguruan tinggi, LPTK memang perlu berbenah diri mengamati perkembangan sosial dan menjawab tantangan zaman yang harus dihadapi mahasiswa, dan juga anak-anak Indonesia yang kelak akan menjadi anak didik sarjana pendidikan. Seperti perguruan tinggi lainnya, LPTK perlu menyiapkan SDM yang siap untuk berkarya dan produktif di era industri revolusi 4.0. Pemberian gelar ganda bukanlah solusi prioritas yang perlu dirancang oleh LPTK di Indonesia. Kurikulum yang lebih relevan dengan dinamika industri, yang mengedepankan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, membiasakan penggunaan teknologi digital dalam proses belajar, serta kurikulum yang mendorong mahasiswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat adalah prioritas yang perlu dibangun. 

Nisa Felicia, Ph.D
Dekan Fakultas Pendidikan, Universitas Sampoerna





(RRN)