Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi. Foto: Medcom.id/Citra Larasati
Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi. Foto: Medcom.id/Citra Larasati

Belum Lega, Sebanyak 83 Ribu Guru Belum Terima SK PPPK

Citra Larasati • 22 Mei 2022 06:00
Jakarta:  Sebanyak 173 ribu guru honorer telah dinyatakan lolos seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) beberapa waktu lalu.  Namun hal tersebut belum sepenuhnya membuat lega, sebab masih ada 83 ribu guru atau sekitar 35 persen di antaranya hingga kini belum menerima Surat Keputusan atau SK PPPK.
 
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi mengatakan, baru 90 ribu guru yang lolos seleksi PPPK atau 65%-nya saja yang telah menerima SK PPPK.  "Sisanya belum diangkat secara resmi, padahal ini sudah Mei," kata Unifah usai Halalbihalal Idulfitri, di Gedung Guru, Jakarta, Sabtu, 21 Mei 2022.
 
Tidak hanya itu, bahkan mereka yang sudah lulus tersebut juga hingga kini masih ada yang belum mendapatkan formasi.  Padaha, kata Unifah mengingatkan, pemerintah menggembar-gemborkan bahwa disediakan satu juta kuota guru melalui jalur PPPK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia sendiri mengaku belum memahami keterlambatan turunnya SK guru PPPK ini 
Unifah mengaku tidak tahu di mana letak sumbatan yang membuat ketersediaan formasi dan penerbitan SK guru PPPK ini terkendala. "Baik pemerintah pusat, BKN maupun pemda saling lempar tanggung jawab," tegasnya.
 
Jika kondisi tersebut dibiarkan seperti ini, maka akan sulit bagi pemerintah untuk mencapai target pemenuhan satu juta guru lewat mekanisme PPPK.  Terlbih lagi hingga kini, masih banyak Pemerintah daerah yang ragu bahkan enggan mengalokasikan anggaran mereka untuk persoalan guru PPPK ini.
 
Akibatnya, banyak daerah juga yang memilih untuk tidak mengusulkan kebutuhan guru dalam rekrutmen PPPK tempo lalu. "Pemda takut tidak bisa membayar guru-guru ini. Ini perlu dicari solusinya," tegas Unifah.
 
Baca juga:  Kemendikbudristek: 193 Ribu Guru Honorer Lolos PPPK Masuk di Formasi 2022
 
Belum lagi munculnya kesan bahwa pemerintah memilih untuk merekrut guru melalui jalur ASN.  Bahkan ada juga kesan, Pemerintah lebih fokus merekrut lewat skema PPPK.
 
"Ini khawatir menurunkan minat anak muda untuk menjadi guru, padahal guru adalah garda terdepan pendidikan yang membutuhkan SDM berkualitas," tandas Uni.
 
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) segera menyelesaikan masalah guru honorer yang sudah lolos seleksi Pegawa Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun belum mendapatkan formasi. Pada 2022, sebanyak 193 ribu guru honorer akan diusulkan masuk formasi.
 
"Akan masuk di usulan formasi 2022. Tidak perlu tes lagi. Bisa pakai nilainya," jelas Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Praptono, Jumat, 6 Mei 2022.
 
(CEU)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif