"Kami meminta Komisi X dan Komisi VIII untuk memperjuangkan keadilan dan kesempatan bagi 120 ribu guru PAI bukan PNS yang tidak mendapatkan akses atau tidak terakomodir dalam program rekruitmen 1 juta tenaga guru oleh pemerintah," kata Ketua Umum Pusat Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (DPP AGPAII), Mahnan Marbawi, Rabu, 30 Desember 2020.
Mahnan menilai edaran Menpan RB tersebut seperti mengabaikan nasib ratusan ribu guru pendidikan agama. Terlebih, banyak guru pendidikan agama yang telah mengabdi rata-rata di atas 15 tahun.
Usulan ini juga telah disampaikan dalam acara audiensi AGPAII seluruh Indonesia dengan Ketua Komisi X Syaiful Huda dan Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily, Selasa, 29 Desember 2020.
Selain soal seleksi PPPK, audiensi tersebut juga membahas terkait minimnya kuota pelaksanaan program profesi guru (PPG) bagi guru PAI. Pada 2020, Kementerian Agama (Kemenag) tidak mengadakan pelaksanaan PPG bagi guru PAI. Sementara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tetap melaksanakan secara daring.
"Kami juga meminta Komisi VIII untuk mendorong anggaran PPG bagi guru PAI lebih proporsional dengan jumlah guru PAI yang belum mengikuti PPG," ungkapnya.
Menurut Mahnan, saat ini ada 32 ribu GPAI yang telah lulus prates. Selain itu, kata dia, sekitar 60 ribu lebih yang menunggu prates.
Baca: Mulai 2021 Guru Tak Bisa Jadi PNS, Hanya PPPK
Menanggapi rekrutmen PPPK, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda akan meminta perpanjangan waktu rekrutmen yang semula ditutup 31 Desember 2020, menjadi pertengahan Januari 2021. Hal ini perlu dilakukan agar Kemendikbud bisa meyakinkan Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa data guru PAI honorer bisa masuk.
Sementara, Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily menyampaikan, masalah kebijakan atau regulasi antara Kemendikbud dan Kemenag harus disinkronkan terkait pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama. Selain itu, data yang dikelola Kemenag melalui aplikasi EMIS serta SIAGA Pendis belum terintegrasi ke data rekrutmen PPPK dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
"Setelah masa reses ini di awal Januari 2021 kami akan undang Menteri Agama yang baru untuk membahas hal ini -rekruitmen PPPK bagi Guru Pendidikan Agama," kata Ace, yang juga Ketua Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
