Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk seleksi tersebut. Dengan begitu, para guru honorer tak perlu mengeluarkan biaya untuk mengikuti seleksi.
"Semua biaya ujian seleksi ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah," ujar Ma'ruf dalam siaran YouTube Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang 'Pengumuman Seleksi Guru PPPK tahun 2021', Senin, 23 November 2020.
Kebijakan ini agar guru honorer dan Pemerintah Daerah (Pemda) tidak terbebani dalam proses perekrutan. Pemerintah ingin seleksi ini dilakukan seluas-luasnya bagi guru honorer.
"Calon guru diharapkan dapat manfaatkan fasilitas ini semaksimal mungkin agar dapat lolos ujian seleksi dengan hasil sesuai yang diharapkan," ucap Ma'ruf.
Baca: Setiap Guru Honorer Bisa Ikut Maksimal Tiga Kali Seleksi PPPK
Setiap guru diberikan kesempatan hingga tiga kali mengikuti seleksi PPPK. Dia berharap proses seleksi ini dapat memberikan kepastian jaminan kesejahteraan bagi guru honorer yang selama ini mendedikasikan hidupnya dalam dunia pendidikan.
Pemerintah melihat bahwa pemanfaatan guru honorer tanpa status yang jelas sangat merugikan yang bersangkutan. Dengan status sebagai ASN diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh tanah air, yang paralel dengan peningkatan kualitas peserta didik.
Ma'ruf menegaskan, guru punya peran yang sangat penting untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Diperlukan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi tinggi, dan tidak boleh dilupakan pula, jumlahnya harus memadai sesuai sebaran satuan pendidikan di seluruh tanah air.
"Diperkirakan kebutuhan tambahan pendidik di sekolah negeri adalah sekitar satu juta guru, kekurangan guru ditutupi menggunakan tenaga guru honorer," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
