Kepala Puslapdik Kemendikbud Abdul Kahar dalam Forum Merdeka Barat. Foto: Tangkapan layar
Kepala Puslapdik Kemendikbud Abdul Kahar dalam Forum Merdeka Barat. Foto: Tangkapan layar

Guru Honorer yang Baru Input Data Tak Bisa Terima BSU

Pendidikan Kesejahteraan Guru Bantuan Pendidikan Guru Honorer Anggaran Pendidikan Nadiem Makarim
Arga sumantri • 19 November 2020 15:27
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatakan, pendidik dan tenaga kependidikan honorer yang baru akan menginput data tak bisa menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Program bantuan itu hanya untuk mereka yang sudah terdata di Pangkalan Data Kemendikbud.
 
Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbud, Abdul Kahar mengatakan, pihaknya mengacu data dari info.gtk.kemdikbud.go.id atau pddikti.kemdikbud.go.id. Ini jadi satu-satunya pusat data untuk memvalidasi penerima BSU.
 
"Data yang kami tarik itu data per tanggal 30 juni 2020," kata Kahar dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat, Kamis, 19 November 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kahar mengatakan, kalau memang ada guru atau tenaga kependidikan yang sudah memenuhi syarat, namun belum masuk pangkalan data, bisa diperbaharui oleh dinas pendidikan. Namun, bila baru mau menginput data, maka tak bisa masuk kategori penerima BSU.
 
"Kalau baru input data tidak bisa. Karena kami mengambil data pada Juni tadi," ujarnya.
 
Baca: Cara Daftar Hingga Pencairan Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud
 
Kahar meyakini, data penerima BSU yang ada bisa dipercaya. Kemendikbud juga melakukan pemadanan data dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja. Mereka yang sudah menerima bantuan dua program tadi, otomatis tak bisa menerima BSU.
 
"Kami sangat percaya data di kami valid. Apalagi setelah validasi, pemadanan data, dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Prakerja. Kami percaya engga ada yang duble (menerima bantuan)," ujarnya.
 
Ia berharap bantuan ini akan bermanfaat bagi para pendidik dan tenaga kependidikan non Pegawai Negeri Sipl (PNS). Ia juga memastikan bakal melakukan evaluasi dan monitoring untuk memastikan program BSU tepat guna dan sasaran.
 
(Kemendikbud) mengalokasikan anggaran Rp3,6 triliun untuk program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada tenaga Pendidik dan Kependidikan (PTK) honorer atau non-PNS. Masing-masing dari penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp1,8 juta.
 
(AGA)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif