Ilustrasi/MI
Ilustrasi/MI

Hari Guru Nasional 2021

P2G Mendesak Pemerintah Perbaiki Sistem Seleksi Guru PPPK

Citra Larasati • 24 November 2021 15:01
Jakarta:  Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sebagai salah satu organisasi guru melakukan kajian evaluasi sekaligus rekomendasi kepada pemerintah mengenai guru dalam rangka Hari Guru Nasional (HGN) 2021. Ada enam evaluasi dan masukan P2G agar tata kelola guru Indonesia makin baik dan berkeadilan, salah satunya adalah perbaikan seleksi Guru PPPK
 
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim menilai Mendikbudristek dan Menpan RB bersama pemda harus meningkatkan koordinasi, sinergisitas untuk mendorong penambahan jumlah formasi guru PPPK yang diajukan Pemda.
 
Satriwan berharap agar sedapat mungkin disesuaikan dengan angka kebutuhan riil di daerah, sehingga dapat mengakomodir semua guru honorer.  Namun sayangnya sebagai evaluasi, P2G menilai Mendikbudristek, Nadiem Makarim dinilai gagal meyakinkan pemda mengusulkan formasi guru PPPK secara maksimal.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pemda ternyata hanya mengajukan 506.252 formasi pada 2021, itu pun yang lulus 173.329 guru saja. Padahal janji Mas Nadiem menyediakan 1.002.616 formasi. Capaian masih jauh dari target," terang Satriwan dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 24 November 2021.
 
P2G meminta pemerintah pusat menghitung ulang dan membuat road map atau peta jalan guru honorer lulus PPPK. Bagaimana penempatan dan lama kontrak berdasarkan SK pemda, termasuk jenjang pembinaan dan pengembangan karier.
 
Sebab keberadaan guru PPPK berpotensi menggeser keberadaan guru honorer lain yang ada di sekolah tersebut. Guru honorer lain bisa terbuang, tentu ini akan menjadi masalah baru. 
 
Termasuk seleksi guru PPPK tahap II dan III, yang dibuka bagi guru swasta dan umum. Diperlukan regulasi khusus yang mengatur apakah guru swasta lolos PPPK akan ditempatkan di sekolah swasta atau negeri?
 
Karena keduanya akan menimbulkan konsekuensi. Mengajar di sekolah swasta akan berdampak terhadap penghasilan ganda, dari negara sebagai ASN sekaligus dari yayasan swasta. Tentu menimbulkan kecemburuan sosial bagi guru swasta non-PPPK maupun guru PPPK sekolah negeri. 
 
Sebaliknya, jika guru PPPK dari sekolah swasta mengajar di sekolah negeri, keberadaan mereka akan menggeser guru honorer lain yang tak lulus PPPK. Menjadi ketidakadilan baru bagi guru honorer lain. Ada potensi besar terjadinya konflik horizontal sesama guru di masyarakat.
 
Satriwan mengungkapkan, seleksi PPPK tahap II dan III mendorong guru sekolah swasta kelas pinggiran, menjadi ASN PPPK. Jika motivasi menjadi PPPK makin besar, patut dikhawatirkan migrasi besar-besaran guru swasta.
 
Kemendikbudristek, Kemenag, dan pemda perlu melakukan pemetaan secara komprehensif sebagai langkah antisipatif, dampak kekurangan guru sekolah swasta nanti. Inilah alasan mendesak dibuatnya regulasi khusus Pengelolaan Guru PPPK.
 
Baca juga:  FSGI Beri Nilai B untuk Rapor Program Nadiem di 2021
 
P2G sangat menyesalkan 10 pemerintah daerah yang tidak membuka seleksi guru PPPK tahapan II. Bukti kegagalan Mendikbudristek meyakinkan pemda yang berakibat fatal.
 
Pemda tersebut adalah: Jawa Timur, Surabaya, Kuningan, Cilacap, Rembang, Tebing Tinggi, Deli Serdang, Nias Utara, Bandung, dan Tasikmalaya. 
 
"Minimnya daerah mengajukan formasi jelas mengecewakan guru honorer, akan memperkecil peluang menjadi PPPK, dan mematikan ikhtiar mereka memperbaiki nasib. Lagi-lagi guru honorer menjadi korban buruknya pengelolaan rekrutmen guru oleh pemerintah," ujar Satriwan.

 
(CEU)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif