Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi mengatakan, setiap tahunnya PGRI mengajukan bantuan tersebut sejak zaman Joko Widodo menjadi gubernur di DKI Jakarta. Menurut Unifah, bantuan itu pun sangat berarti bagi para guru dan tendik di sekolah swasta.
"Bagi guru swasta itu berarti banget. Kalau bisa jangan putus, kalau bisa ditingkatkan," kata Unifah di sela-sela Halal Bihalal PGRI yang dihadiri Plt Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
Besaran bantuan tersebut adalah Rp550 ribu setiap bulannya. Setiap bulannya, PGRI provinsi mengajukan sejumlah data guru penerima bantuan. "Setiap tiga bulan sekali PGRI provinsi mengajukan sekian, lalu bantuan tersebut langsung ditransfer ke rekening guru.
Menurut Unifah, penghasilan sebagian besar guru swasta masih di bawah guru PNS DKI. "Namun intinya, kalau ada perhatian dari pemda, itu sebagai sebuah kehormatan bagi guru," terangnya.
Unifah melalui PGRI juga selalu berikhtiar memperjuangkan kesejahteraan guru melalui stakeholder terkait, termasuk Presiden Joko Widodo. Dia meyakini bahwa kritik yang disampaikan berbasis data tanpa perlu anarkis, akan didengarkan oleh pemerintah.
"Kami kepada para guru selalu sopan, santun dalam berjuang. Jadi kita hormati di atas kita lindungi di bawah," kata Unifah.
Unifah menambahkan, peserta didik tetap menjadi prioritas para guru. Dan guru tidak bisa digantikan oleh mesin dalam kapasitasnya sebagai pendidik.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
| Baca juga: PGRI Jatim Ikut Kawal Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN PPPK |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
