Mendikbudristek, Nadiem Makarim. Foto: Dok. Kemendikbudristek
Mendikbudristek, Nadiem Makarim. Foto: Dok. Kemendikbudristek

Nadiem Jamin Pemerintah Pusat Siapkan Anggaran Gaji Guru PPPK

Citra Larasati • 26 Oktober 2021 17:30
Jakarta:  Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim meminta pemerintah daerah agar tidak ragu saat mengajukan formasi untuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerahnya.  Ia menjamin Pemerintah Pusat telah menyiapkan anggaran untuk membayar gaji guru PPPK tersebut.
 
Nadiem saat kunjungan kerjanya ke Sumatra Utara berpesan, agar pemerintah daerah tidak perlu khawatir pemerintah pusat tidak akan membayar gaji para guru yang lolos seleksi PPPK. "Anggaran gaji guru ASN PPPK sudah disiapkan oleh pemerintah pusat," kata Nadiem, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 26 Oktober 2021.
 
Selain itu, dalam pertemuan tersebut Gubernur Sumatra Utara dan Nadiem mengajak para bupati dan walikota untuk memberikan pandangan tentang berbagai program Merdeka Belajar dan program prioritas lainnya.  Salah satu hal yang disambut positif dalam diskusi adalah kesempatan guru honorer untuk lolos dalam seleksi ASN PPPK. 

Tahun ini merupakan tahun pertama pemerintah membuka satu juta formasi guru ASN PPPK.  Nadiem menyampaikan, bahwa tes seleksi memang sudah menjadi keharusan dalam proses pengangkatan guru ASN PPPK.
 
Kementerian pun dalam hal ini telah memberikan beberapa kali afirmasi untuk memperbesar peluang lolos para guru.  Namun, di sisi lain Nadiem juga memohon agar pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelatihan atau bimbingan bagi guru.
 
“Jika Bapak Ibu ingin lebih banyak guru yang lolos, berikanlah mereka bimbingan. Sumber-sumber belajar sudah kami sediakan gratis. Pemda bisa fokus pada dua hal, formasinya dibuka, dilengkapi, lalu diberikan fasilitasi pelatihan dengan mendatangkan pakar,” ujar Nadiem. 
 
Baca juga:  Kunjungan Kerja ke Sumut, Nadiem Titip 3 Pesan untuk Pemda
 
Sebelumnya, Nadiem juga meminta pemerintah daerah Sumatra Utara untuk memprioritaskan tiga program yang menjadi fokus kebijakan pendidikan nasional.
 
Ketiga program itu adalah akselerasi vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), mendorong pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di daerahnya, dan memfasilitasi lebih banyak lagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(CEU)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan