Pertama, kata Iman, ada pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, persoalan perekrutan guru ini tak kunjung selesai.
"Kebijakan PPPK ini malah memetakan konflik antarguru. Karena seleksi tidak adil, akhirnya timbul korban, begitu seterusnya," ujar dia dalam RDP Komisi X DPR RI, dikutip Jumat 5 Juli 2024.
Menurut dia, kebijakan terkait PPPK ini sudah menjadi persoalan sistemik. Sehingga, persoalan menjadi berulang dan menahun.
"Jadi kami kira kita harus punya solusi yang agak ekstrem untuk menghentikan ini," tambah dia.
Kedua, soal kesejahteraan. Menurutnya saat ini guru honorer masih jauh dari kata sejahtera.
"Mereka sudah sulit untuk hidup mempertahankan dirinya. Ada yang harus kerja serabutan, jadi ojol (ojek online), jadi penceramah salat Jumat," sambung dia.
Ketiga, saat ini ada upaya untuk mengusir guru honorer dari sekolah negeri. Hal ini dilakukan secara halus.
"Mungkin tidak ada suratnya, tetapi melalui broadcast, verbal, non-verbal, jamnya dikurangi, dan lain sebagainya Jadi ini fenomena yang menurut kami adalah fenomena nasional," tutup dia.
| Baca juga: PHK2I: Angkat Seluruh Guru Honorer, Jangan Bebankan Tapera!
|
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
