Guru sedang mengajar di muka kelas. Foto: MI/Adi Kristiadi
Guru sedang mengajar di muka kelas. Foto: MI/Adi Kristiadi

FSGI Tolak Kemendikbudristek Usik Pasal Kode Etik Guru di Revisi UU Sisdiknas

Citra Larasati • 20 Februari 2022 12:33
Jakarta:  Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan catatan terhadap prakarsa revisi Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kedua UU ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) tahun 2022.
 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memiliki prakarsa mengubah Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  Kedua UU tersebut ditambah UU RI tentang Pendidikan Tinggi yang akan dilebur dalam UU RI tentang Ciptakerja atau Omnibus Law. 
 
Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo mengatakan, bahwa dari draf RUU pada Pasal 126 yang berbunyi bahwa “Penetapan kode etik guru oleh Mendikbudristek RI berdasarkan masukan dari organisasi profesi guru”. Pasal ini merupakan perubahan dari pasal 42 UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), di mana salah satu kewenangan organisasi profesi guru adalah menetapkan dan menegakan kode etik bagi anggota”. 
 
Pasal 126 ini mengambil alih kewenangan organisasi guru dalam menegakkan kode etik dari organisasi profesi ke Kemendikbudristek.  Menurut Heru, perubahan tersebut sangat berbahaya bagi kelangsungan, perkembangan, dan kemandirian organisasi profesi guru.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Guru dikendalikan oleh Pemerintah Pusat, wibawa, kemandirian dan kebebasan dalam pembinaan, dan pengembangan guru ke depannya akan mengalami hambatan," kata Heru dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu 20 Februari 2022.
 
Heru menambahkan, bahwa FSGI memiliki sejumlah alasan terkait keberatan tersebut, jika pasal 42 yang mengatur tentang kewenangan organisasi guru pada UU RI No 14 tahun 2005 diubah dan diambil alih Negara berdasarkan pasal 126 RUU tersebut.  Berikut alasannya:
  1. Perubahan kewenangan menetapkan dan menegakan kode etik guru diubah menjadi kewenangan dari Kemendikbudristek sangat bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 pasal 42. Pasal 42 angka 1 mengatur bahwa “penetapan dan penegakan kode etik guru adalah kewenangan pengurus organisasi profesi guru”.
  2. Kemerosotan dalam Demokrasi di Republik ini. Di Negara Demokrasi, seharusnya pemerintah bukan mengontrol guru, memang seharusnya Pemerintah memberikan  kepercayaan kepada organisasi profesi guru dalam penetapan dan penegakan kode etik guru sesuai amanat Undang-Undang.
  3. Pelanggaran etik, bukan pelanggaran hukum. Jadi seharusnya, guru yang melanggar kode etik disanksi peringatan sampai kepada pencabutan dari daftar keanggotaan organisasi profesi oleh organisasi profesinya sendiri.  Bukan oleh Mendikbudristek.  Kemendikbudristek akan sangat repot jika mengurusi pelanggaran etik para guru se-Indonesia yang jumlah mencapai jutaan guru. 
  4. Lembaga/Kementerian negara itu berwibawa karena pembuat peraturan perundang-undangan yang sifatnya dapat mengatur,mengikat,memaksa,dan menghukum. Kode etik tidak masuk klasifikasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga hal tersebut tidak linear dengan hukum kebiasaan yang sudah mengakui bahwa tugas Pemerintah itu Penegak Peraturan dan demi kewibawaan. “Pemerintah sebagai penegak peraturan maka peran dan fokus tugas hanya satu sebagai penegak peraturan,sedangkan penetapan dan penegak kode etik tetap diberikan kepercayaan kepada organisasi profesi guru," Wakil Sekjen FSGI, Mansur.
  5. Selain itu, jika guru berstatus PNS melakukan pelanggaran, maka Guru PNS yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut dapat disanksi sesuai pasal 77 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 dan guru swasta dapat diberhentikan karena melanggar kesepakatan kerja bersama sesuai pasal 30 UU Guru dan Dosen. Jadi tidak perlu Kemendikbudristek membuat ketentuan sendiri yang justru tumpang tindih dengan peraturan perundangan yang sudah ada dan sudah baik. 
Baca juga: RUU Sisdiknas, Pengamat: Pendidikan Tak Bisa Hanya Didesain Segelintir Orang di Senayan
 
“Undang-Undang Guru dan Dosen dan Peraturan Disiplin PNS sudah cukup kuat sebagai payung hukum untuk melindungi martabat dan kehormatan profesi guru negeri dan swasta,sehingga tidak perlu penguatan kode etik guru menggunakan revisi UU Sisdiknas dan Peraturan Mendikbudristek RI,” tegas Wakil Sekjen FSGI, Fahriza Marta Tanjung.
 
(CEU)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif