Ilustrasi. Foto: MI/Bary Fathahillah
Ilustrasi. Foto: MI/Bary Fathahillah

Hari Guru Nasional

P2G: Peningkatan Kompetensi Guru Tak Cukup Lewat Seminar dan Pelatihan

Arga sumantri • 24 November 2021 15:47
Jakarta: Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai program peningkatan kompetensi guru setelah mendapatkan sertifikat pendidik amat penting. Selama ini,  kepemilikan sertifikat pendidik seolah menjadi puncak prestasi guru. 
 
"Sedangkan upaya untuk meningkatkan kompetensi guru terbatas pada seminar, pelatihan, kompetisi dan lomba-lomba insidental. Bukan strategi yang komprehensif dan sistematis," kata Sekretaris Nasional P2G, Afdhal, dalam keterangannya, Rabu, 24 November 2021.
 
Afdhal mengungkapkan, guru yang mendapatkan sertifikat pendidik tidak menjamin punya kompetensi yang diharapkan. Ini terbukti nilai rata-rata Uji Kompetensi Guru (UKG) selalu rendah di bawah standar minimum. Pola Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga dinilai tidak signifikan meningkatkan kompetensi. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Hasil survei Bank Dunia 2020 tentang pengetahuan guru di bidang bahasa Indonesia (literasi), matematika, dan pedagogi hasilnya di bawah standar minimum. Dua aspek pertama hasilnya rendah, sedangkan aspek terakhir nilainya sangat rendah. Data memilukan dan mengkhawatirkan," papar Afdhal.
 
Baca: P2G Desak Pemerintah Atur Upah Minimum Guru Honorer
 
Hasil riset SMERU (2021), kata dia, menunjukan bahwa guru PPG Prajabatan tidak jauh berbeda kualitasnya dengan guru non PPG, ditinjau dari aspek capaian hasil belajar siswa, relatif sama. Hal ini dinilai menjadi bukti masalah tata kelola kompetensi dan pembinaan karier guru.
 
Menurut dia, Kampus Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai penyelenggara PPG mesti dievaluasi secara holistik. Ia menilai, belum ada inovasi pendidikan dan keguruan yang lahir dari LPTK. 
 
"Sehingga penyelenggaraan PPG masih business as usual with more money. Rendahnya kompetensi guru Indonesia tak lepas dari pengelolaan LPTK yang begitu-begitu saja selama ini," beber Afdhal, yang juga alumni LPTK.
 
Ia mengatakan, pemerintah pusat, daerah, dan LPTK harus membangun pemahaman guru mengenai hak-hak anak, sebagai antisipasi pencegahan potensi kekerasan termasuk kekerasan seksual di sekolah. Ia menyebut, banyak siswa yang jadi korban kekerasan guru, seperti kasus di Alor dan Bau-Bau.
 
Baca: FSGI Beri Nilai B untuk Rapor Program Nadiem di 2021
 
"Guru mesti dibekali pemahaman utuh mengenai hak-hak anak dalam UU Perlindungan Anak. LPTK harus segera memasukkan konten 'Hak Anak' dan 'Strategi Pencegahan-Penanggulangan Kekerasan di Sekolah' dalam kurikulumnya, agar guru dan calon guru sudah dibekali pemahaman dan keterampilan sedari awal," pinta Afdhal.
 
Afdhal memahami, perihal kekerasan di sekolah sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan. Tapi, ia menilai aturan ini masih tumpul, sebab mayoritas guru dan kepala sekolah, termasuk dinas pendidikan, tidak memahami bahkan tidak melaksanakan regulasi tersebut di sekolah. 
 
"Sebagai upaya agar kekerasan tidak lagi terjadi, sekolah mestinya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa bukan sebaliknya," ungkapnya.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif