Namun hingga saat ini, Pemerintah Daerah baru mengajukan 500 ribu formasi. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim mengatakan, berapapun jumlah pengajuan fomasi yang masuk seleksi akan tetap berlangsung.
Meski begitu, bukan berarti target satu juta formasi itu tidak akan dipenuhi. Untuk pemenuhan dan bagi guru yang tak lolos seleksi di tahun ini, Nadiem menyatakan akan kembali membuka formasi PPPK di tahun depan.
"Enggak perlu ada kegelisahan itu. Jangan khawatir untuk bulan Agustus ini, tahun depan kita akan menambah lagi untuk ronde berikutnya untuk 2022," kata Nadiem dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Selasa 15 Juni 2021.
Pada kesempatan tersebut, Nadiem juga memberikan penjelasan agar tidak ada mispersepsi atas seleksi tersebut. Di mana tidak semua guru yang mendaftar untuk mengisi formasi 500 ribu itu akan diangkat menjadi PPPK. Hanya yang lolos seleksi saja yang dapat menjadi ASN.
Jadi, apabila hanya ada 100 ribu guru honorer yang lulus seleksi, maka hanya 100 ribu itulah yang akan diangkat menjadi PPPK. Artinya tidak semua yang mendaftar otomatis lolos.
Lalu, jika di tahun ini ternyata jumlah pendaftar yang lolos melebihi 500 ribu orang, di mana jumlah itu melebih formasi yang ada, maka pihaknya akan mengangkat sisanya di tahun depan. Karena di tahun ini hanya ada 500 ribu formasi dan akan kembali dibuka formasi untuk PPPK di tahun depan.
"Misalnya kalau ada 700 ribu yang lolos seleksi, cuma 500 ribu akan diangkat tahun ini, 200 ribu sisanya diangkat tahun depan," sebut Nadiem.
Baca juga: Usulan Formasi Satu Juta Guru PPPK Tak Optimal, P2G: Daerah Masih Ragu
Angka 500 ribu formasi yang diajukan Pemda itu pun, kata Nadiem merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Sebab, biasanya hanya sekitar 40 ribu formasi yang disediakan oleh pemerintah untuk pengangkatan guru honorer menjadi ASN.
"Jadi mohon ini dimengerti dan tolong disosialisasikan ke masyarakat biar enggak terus memutar-mutar kembali. Yang akan diangkat adalah yang lolos seleksi, yang meminta itu Pemda, bukan pemerintah yang menentukan. Kita dorong Pemda juga," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
