Seminar nasional Ilmu HUkum UMI Makassar. Foto: Dok. UMI
Seminar nasional Ilmu HUkum UMI Makassar. Foto: Dok. UMI

UMI Gelar Seminar Nasional Kupas Fenomena Hukum Mutakhir

Citra Larasati • 29 Agustus 2021 08:46
Makassar:  Program Studi Magister dan Doktoral Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) menggelar kuliah umum dan seminar ilmiah berskala nasional, Sabtu 28 Agustus 2021. Kegiatan ini mengupas Fenomena Hukum mutakhir khususnya di masa pandemi covid-19 saat ini.
 
Seminar dan kuliah umum yang merupakan tradisi akademik Ilmu Hukum UMI ini menghadirkan dua pakar profesional Jaksa dan Hakim yakni Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI, Dr. Hi. Andi Samsan Nganro, SH, MH. Kedua Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, Dr. Ibrahim SH, MH, LLM.
 
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Rektor II UMI, Salim Basalamah ini bertajuk 'Penemuan Hukum dan Kemandirian Yudisial di Tengah Pandemi Covid-19'. Ini dilangsungkan secara luring dan daring.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam sambutannya, Salim mengatakan, kegiataan tersebut sangat penting dilakukan hari ini sebagai budaya akademik kelompok intelektual.  Menurut Salim, hal itu adalah isu yang sangat aktual dan saat ini merupakan tantangan bagi wajah penegakan hukum, khususnya bagi Lembaga Peradilan.
 
Menurutnya, pandemi covid 19 yang secara hukum telah ditetapkan oleh Presiden sebagai sebuah bencana nonalam yang tentu saja ikut mempengaruhi pendekatan penegakan hukum di Tanah Air.
 
“Beberapa kebiasaan yang selama ini diterapkan, harus menyesuaikan dengan kondisi negara yang sedang melawan wabah global, sehingga pandangan atau perspektif hukum pun lebih banyak mengarah pada substansi tanpa mengabaikan sisi hukum formilnya,” jelas Salim.
 
Problematika ini yang melatar belakangi kampus mitra Online Competition Scholarship (OSC) ini  khususnya Program Pascasarjana menginisiasi ruang diskusi dengan menghadirkan paranarasumber yang berkompeten. Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan dan pengayaan khasanah keilmuan bidang hukum.
 
Isu penegakan hukum yang adil merupakan hal yang mutlak harus terpenuhi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan bersama.
 
“Kegiatan yang diadakan pada hari ini, merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk menggali dan memahami lebih jauh lagi, semua kemungkinan, dan tantangan k edepannya,” jelasnya.
 
Baca juga: Kado Spesial Milad Rektor, 2 Prodi di UMI Raih Akreditasi Unggul
 
Ketua Panitia Pelaksana Askari Razak dalam laporannya menyebutkan, bahwa kegiatan ini dibuat menyasar mahasiswa doktoral ilmu hukum, mahasiswa magister Ilmu hukum dan umum.
 
Kata Askar, lewat kegiatan tersebut, Pasca UMI mau membuka ruang agar terjadi dialog dan diskusi secara akademis maupun praktis. Sebab, saat ini bacaan masyarakat dari kasus yang ada saat ini punya varian berbeda. Tanggapannya juga berbeda.
 
“Nah ini yang  coba kami bahas salah satunya dengan pakar yang kompeten di bidangnya,” ucapnya.
 
Salah satu pembicara ini datang langsung atau secara live di Pasca UMI. Namun yang diizinkan bisa datang di lokasi itu terbatas. Beliau  membahas mengenai kajian teoritik dan penafsiran, pembentukan dan penemuan hukum.
 
Sementara itu, Ibrahim banyak membahas terkait sikap hakim dalam pengambilan keputusan setiap kasus di persidangan. Menurutnya, kemerdekaan hakim digunakan semata-mata untuk rule of law dan bukan untuk kepentingan hakim itu sendiri. 
 
"Hakim memiliki kekebalan. Hakim dituntut merdeka dalam memutus perkara dan tidak boleh disalahgunakan, sehingga harus adil dan akuntabilitas. Dalam bertugas Hakim selalu ada reasoning dalam petimbangan hukumnya sebagai wujud kemerdekan.
 
"Hal yg penting dibangun hakim harus menyajikan argumenatsi hukum yang kuat," jelas Ibrahim.
 
Indonesia pernah dijajah Belanda, kata Ibrahim, sehingga sistem hukum dan cara berpikir hakim di Indonesia dipengaruhi Eropa Continental. Setiap kasus memiliki karakter sendiri dan berbeda beda meski dengan yang sama.
 
"Sehingga setiap kasus memiliki karakter akan menyebabkan keputusan yang akan memungkin berbeda. Yang tidak boleh terjadi adalah adanya kesenjangan," tegas Dosen Fakultas Hukum UMI ini
 
(CEU)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif