medcom.id, Jakarta: Usai Ford mengatakan hengkang dari Indonesia beberapa waktu lalu, kali ini brand Amerika lainnya menyatakan hal serupa. PT Mabua Harley-Davidson (MHD) dan PT Mabua Motor Indonesia mengaku tidak memperpanjang keagenan brand Harley-Davidson di Indonesia.
Ternyata sudah sejak akhir tahun 2015 lalu, mereka tak lagi jualan motor asal negeri paman Sam tersebut. Dalam surat yang beredar, mereka mengatakan kalau iklim usaha pada sektor otomotif khususnya di bidang motor besar alami beberapa kendala.
Pada surat tertanda Djonnie Rahmat, pimpinan tertinggi MHD, kendala tersebut di antaranya pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, sejak pertengahan 2013 sampai saat ini mencapai lebih dari 40 persen.
Lalu sejumlah kebijakan pemerintah yang semakin membesarkan bisnisnya seperti PMK no.175/PMK.011/2013 tentang kenaikan tarif PPh 22 import dari 2,5 jadi 7,5 persen. Lalu PP no.22 tahun 2014 tentang kenaikan pajak penjualan barang mewah dari 75 persen menjadi 125 persen.
Kemudian PMK no.90/PMK.03/2015 tentang penetapan tarif PPh 22 barang mewah untuk motor besar dengan kapasitas mesin diatas 500 cc dari nol persen jadi lima persen. Terakhir PMK no.132/PMK.010/2015 tentang kenaikan tarif bea masuk motor besar dari 30 persen menjadi 40 persen.
Total keseluruhan pajak untuk importasi motor besar mencapai hampir 300 persen. Faktor-faktor tersebut telah membuat kelesuan pasar serta penurunan daya beli konsumen.
Namun untuk beberapa bulan kedepan, MHD masih tetap akan memberikan layanan purna jual, penjualan suku cadang dan lainnya, sebagai bentuk komitmen mereka. MHD sendiri baru akan memberi keterangan resmi 10 Februari mendatang.
medcom.id, Jakarta: Usai Ford mengatakan hengkang dari Indonesia beberapa waktu lalu, kali ini
brand Amerika lainnya menyatakan hal serupa. PT Mabua Harley-Davidson (MHD) dan PT Mabua Motor Indonesia mengaku tidak memperpanjang keagenan
brand Harley-Davidson di Indonesia.
Ternyata sudah sejak akhir tahun 2015 lalu, mereka tak lagi jualan motor asal negeri paman Sam tersebut. Dalam surat yang beredar, mereka mengatakan kalau iklim usaha pada sektor otomotif khususnya di bidang motor besar alami beberapa kendala.
Pada surat tertanda Djonnie Rahmat, pimpinan tertinggi MHD, kendala tersebut di antaranya pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, sejak pertengahan 2013 sampai saat ini mencapai lebih dari 40 persen.
Lalu sejumlah kebijakan pemerintah yang semakin membesarkan bisnisnya seperti PMK no.175/PMK.011/2013 tentang kenaikan tarif PPh 22 import dari 2,5 jadi 7,5 persen. Lalu PP no.22 tahun 2014 tentang kenaikan pajak penjualan barang mewah dari 75 persen menjadi 125 persen.
Kemudian PMK no.90/PMK.03/2015 tentang penetapan tarif PPh 22 barang mewah untuk motor besar dengan kapasitas mesin diatas 500 cc dari nol persen jadi lima persen. Terakhir PMK no.132/PMK.010/2015 tentang kenaikan tarif bea masuk motor besar dari 30 persen menjadi 40 persen.
Total keseluruhan pajak untuk importasi motor besar mencapai hampir 300 persen. Faktor-faktor tersebut telah membuat kelesuan pasar serta penurunan daya beli konsumen.
Namun untuk beberapa bulan kedepan, MHD masih tetap akan memberikan layanan purna jual, penjualan suku cadang dan lainnya, sebagai bentuk komitmen mereka. MHD sendiri baru akan memberi keterangan resmi 10 Februari mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
