Bogor: Pemerintah memiliki rencana untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di berbagai daerah. Pemerintah Kota Bogor mendukung rencana ini dan meminta masyarkat banyak yang menggunakan kendaraan listrik.
Pemerintah Kota Bogor mendorong penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat dalam mendukung program pemerintah pusat zero emission pada 2060 dengan memanfaatkan subsidi yang diberikan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Abdul Rachim, mengatakan dengan menggunakan motor ataupun mobil listrik yang terus dipermudah pemerintah pusat, maka masyarakat peduli mendukung visi kota ramah lingkungan.
"Kita perlu mendukung penggunaan kendaraan listrik, kita ini kan ingin Kota Bogor menjadi green city. Mari manfaatkan subsidi dari pemerintah, atau kendaraan listrik non subsidi, karena memang jauh lebih irit," kata Dedie dikutip dari Antara.
Pemkot Bogor Sudah Adopsi Kendaraan Lisrik
Dedie menuturkan sejak awal sosialisasi kendaraan listrik oleh pemerintah pusat yang mengimbau kendaraan dinas pemerintah daerah beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak (BBM), Pemkot Bogor segera menganggarkannya dan kini sudah menggunakannya. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, menganggarkan dana Rp1,8 miliar untuk pembelian dua unit mobil dan lima sepeda motor listrik yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masuk ke dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.
Wali Kota Bogor, Bima Arya, dan Dedie Abdul RAchim telah menggunakan mobil listrik pada awal tahun 2023.
Dedie Rachim optimis prediksi Guru besar Electric Drives and Motor Control Fakultas Teknik (FT) Universitas Indonesia (UI) Prof. Feri Yusivar yang mengatakan Indonesia memiliki potensi mengadopsi hingga 100 juta kendaraan listrik pada tahun 2060 atau 30 persen di atas proyeksi pemerintah. Meskipun kata Profesor Feri peta jalan kendaraan listrik Indonesia yang dikembangkan pemerintah dianggap masih konservatif karena belum memasukkan variabel-variabel teknologi baru yang akan muncul di kemudian hari.
Menurut Dedie, masalah promosi ke depan perlu perhatian lebih dari pemerintah pusat untuk menyaingi kendaraan konvensional berbahan bakar minyak.
"Perlu dukungan pusat untuk promosi, karena kendaraan konvensional n sudah lama, puluhan tahun, kendaraan listrik ini baru. Jadi dukungan anggaran promosi mungkin perlu dipertimbangkan pusat," katanya.
Bogor: Pemerintah memiliki rencana untuk mengembangkan ekosistem
kendaraan listrik di berbagai daerah. Pemerintah Kota Bogor mendukung rencana ini dan meminta masyarkat banyak yang menggunakan
kendaraan listrik.
Pemerintah Kota Bogor mendorong penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat dalam mendukung program pemerintah pusat zero emission pada 2060 dengan memanfaatkan subsidi yang diberikan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Abdul Rachim, mengatakan dengan menggunakan motor ataupun mobil listrik yang terus dipermudah pemerintah pusat, maka masyarakat peduli mendukung visi kota ramah lingkungan.
"Kita perlu mendukung penggunaan kendaraan listrik, kita ini kan ingin Kota Bogor menjadi green city. Mari manfaatkan subsidi dari pemerintah, atau kendaraan listrik non subsidi, karena memang jauh lebih irit," kata Dedie dikutip dari Antara.
Pemkot Bogor Sudah Adopsi Kendaraan Lisrik
Dedie menuturkan sejak awal sosialisasi kendaraan listrik oleh pemerintah pusat yang mengimbau kendaraan dinas pemerintah daerah beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak (BBM), Pemkot Bogor segera menganggarkannya dan kini sudah menggunakannya. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, menganggarkan dana Rp1,8 miliar untuk pembelian dua unit mobil dan lima sepeda motor listrik yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masuk ke dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.
Wali Kota Bogor, Bima Arya, dan Dedie Abdul RAchim telah menggunakan mobil listrik pada awal tahun 2023.
Dedie Rachim optimis prediksi Guru besar Electric Drives and Motor Control Fakultas Teknik (FT) Universitas Indonesia (UI) Prof. Feri Yusivar yang mengatakan Indonesia memiliki potensi mengadopsi hingga 100 juta kendaraan listrik pada tahun 2060 atau 30 persen di atas proyeksi pemerintah. Meskipun kata Profesor Feri peta jalan kendaraan listrik Indonesia yang dikembangkan pemerintah dianggap masih konservatif karena belum memasukkan variabel-variabel teknologi baru yang akan muncul di kemudian hari.
Menurut Dedie, masalah promosi ke depan perlu perhatian lebih dari pemerintah pusat untuk menyaingi kendaraan konvensional berbahan bakar minyak.
"Perlu dukungan pusat untuk promosi, karena kendaraan konvensional n sudah lama, puluhan tahun, kendaraan listrik ini baru. Jadi dukungan anggaran promosi mungkin perlu dipertimbangkan pusat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)