DKI Jakarta: Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, meminta Kementerian Perhubungan mengevaluasi izin operasional taksi Green SM menyusul kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur yang menewaskan belasan orang.
“Taksi itu persoalannya siapa yang memberi izin? Bisa sebanyak itu masuk ke Indonesia? Menteri Perhubungan bagaimana dengan proses izinnya?” kata Djoko saat dihubungi Antara.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu menilai pemerintah perlu mengambil langkah tegas agar kejadian serupa tidak terulang.
Menurut dia, regulasi terhadap taksi nasional selama ini sudah cukup ketat, sehingga perlu ada standar yang sama bagi seluruh operator transportasi. “Iya, taksi nasional saja diatur,” ujarnya.
Baca Juga:
Aktifkan 5 Fitur Anti Repot di Mitsubishi Xforce, Tak Perlu Keluar Mobil!
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pool taksi Green SM (Xanh SM) di Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa malam (28-4-2026). Sidak dilakukan menyusul insiden kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan sidak bertujuan memastikan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) berjalan sesuai ketentuan.
“Dalam penyelenggaraan angkutan umum, terdapat sejumlah elemen keselamatan yang harus dipenuhi sesuai SMK PAU. Sidak ini untuk memastikan seluruh aspek tersebut dijalankan, mulai dari pemeriksaan kendaraan sebelum operasi hingga kompetensi dan kesehatan pengemudi,” kata Aan dikutip dari Antara.
Aan menjelaskan, sidak dilakukan di pool Green SM Bekasi karena lokasi tersebut merupakan basis operasional kendaraan yang diduga terlibat dalam insiden. Pemeriksaan difokuskan pada kelengkapan administrasi, kelaikan kendaraan, kesiapan operasional armada, serta aspek keselamatan lainnya.
Baca Juga:
Porsche Cayenne Coupé Electric Tawarkan Desain Sporty & Performa
“Kami ingin memastikan sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan umum telah dijalankan sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat beberapa temuan yang akan kami dalami lebih lanjut,” ujar Aan.
DKI Jakarta: Pengamat
transportasi, Djoko Setijowarno, meminta
Kementerian Perhubungan mengevaluasi izin operasional taksi
Green SM menyusul kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur yang menewaskan belasan orang.
“Taksi itu persoalannya siapa yang memberi izin? Bisa sebanyak itu masuk ke Indonesia? Menteri Perhubungan bagaimana dengan proses izinnya?” kata Djoko saat dihubungi Antara.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu menilai pemerintah perlu mengambil langkah tegas agar kejadian serupa tidak terulang.
Menurut dia, regulasi terhadap taksi nasional selama ini sudah cukup ketat, sehingga perlu ada standar yang sama bagi seluruh operator transportasi. “Iya, taksi nasional saja diatur,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pool taksi Green SM (Xanh SM) di Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa malam (28-4-2026). Sidak dilakukan menyusul insiden kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan sidak bertujuan memastikan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) berjalan sesuai ketentuan.
“Dalam penyelenggaraan angkutan umum, terdapat sejumlah elemen keselamatan yang harus dipenuhi sesuai SMK PAU. Sidak ini untuk memastikan seluruh aspek tersebut dijalankan, mulai dari pemeriksaan kendaraan sebelum operasi hingga kompetensi dan kesehatan pengemudi,” kata Aan dikutip dari Antara.
Aan menjelaskan, sidak dilakukan di pool Green SM Bekasi karena lokasi tersebut merupakan basis operasional kendaraan yang diduga terlibat dalam insiden. Pemeriksaan difokuskan pada kelengkapan administrasi, kelaikan kendaraan, kesiapan operasional armada, serta aspek keselamatan lainnya.
“Kami ingin memastikan sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan umum telah dijalankan sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat beberapa temuan yang akan kami dalami lebih lanjut,” ujar Aan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
