Regulasi Otomotif

SNI Dianggap Bebani Konsumen dan Industri Pelumas?

Ahmad Garuda 01 Juni 2018 14:33 WIB
oli motoroli mobil
SNI Dianggap Bebani Konsumen dan Industri Pelumas?
SNI Dianggap menyulitkan regulasi perlindungan pengguna dan produsen pelumas di Indonesia. fuelinjectorcleanerhq
Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi 019K/34/M.PE/1998 tentang Wajib Daftar Pelumas yang Beredar di Dalam Negeri, menerbitkan peraturan tentang Nomor Pelumas Terdaftar (NPT). Ini adalah upaya melindungi konsumen di Indonesia dalam mendapatkan produk pelumas yang berkualitas.

Hal ini juga sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan turunannya yakni Keppres Nomor 21 Tahun 2001, serta Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, serta Menteri Perindustrian dan Perdagangan). Isinya sangat jelas bahwa standar dan mutu pelumas menjadi wewenang dan tanggung jawab Menteri ESDM RI.

Kini, regulasi pengawasan pelumas di tanah air malah diributkan dengan mewajibkan standar nasional Indonesia (SNI) oleh Masyarakat Pelumas Indonesia (Maspi). Justru ini dinilai mempersempit cakupan yang sudah ada dan sudah jelas. Padahal Presiden RI, Joko Widodo melalui Inpres (Instruksi Presiden) juga menegaskan tak perlu ada tambahan regulasi.

“Kami menyesalkan pernyataan tentang mewajibkan SNI untuk melindungi konsumen. Pernyataan tersebut sangat pincang, karena standar mutu pelumas sudah dijamin dengan regulasi NPT yang meliputi seluruh pelumas yang beredar tanpa kecuali. Syarat–syaratnya pun sudah sesuai standar internasional bagi pelumas yang belum ada SNI-nya dan mengacu pada standar SNI bagi pelumas yang sudah ada SNI-nya dari BSN (Badan Standarisasi Nasional),” papar Ketua Perhimpunan Distributor, Importir dan Produsen Pelumas Indonesia (PERDIPPI), Paul Toar melalui keterangan resminya.


Dengan dasar NPT itu pula, lanjut Paul, pelumas yang beredar di Indonesia telah terbukti sebagai pelumas yang memenuhi standar mutu tidak hanya SNI tetapi juga internasional. Karena itu pula, Paul menilai mewajibkan SNI dan membebankan biaya sertiifkasi yang sangat mahal, itu jadi hal yang tidak masuk akal..

“Aspek yang tidak disinggung adalah biaya sertifikasi SNI yang berkisar Rp500 juta per produk per empat tahun yang pasti akan menjadi beban konsumen. Terutama jika dibandingkan dengan biaya sertifikasi NPT yang hanya sekitar Rp10 juta  - Rp15 juta per lima tahun,” ujarnya.

Membebani Konsumen dan Industri
Besarnya biaya proses uji laboratorium yang dikenakan sebagai syarat ketentuan SNI Wajib tersebut jika diberlakukan dipastikan membebani industri dan konsumen. Semua biaya itu pada akhirnya dibebankan kepada konsumen dalam komponen harga.

“Dari yang kami ketahui, wacana pemberlakuan SNI wajib bukan dimaksudkan sebagai perlindungan konsumen namun untuk menjadi non tariff barrier bagi pelumas impor. Dampak sampingnya pasti juga akan mematikan daya saing dari perusahaan – perusahaan pelumas lokal yang kecil,” pungkasnya.



(UDA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id