Denpasar: Seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali diwajibkan menggunakan transportasi rendah emisi, seperti kendaraan bermotor listrik atau angkutan umum bus, untuk pergi bekerja. Namun kewajiban ini tidak berlaku untuk setiap hari, hanya setiap hari Jumat dan berlaku mulai dari Januari 2024.
“Mulai tahun depan, ini kan sudah Desember. Rencananya awal tahun 2024, tapi itu baru mulai ya, bukan berarti langsung 100 persen karena pegawai perlu menyiapkan diri,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bali, Dewa Made Indra, dikutip dari Antara.
Berdasarkan Surat Edaran Pj Gubernur Bali
Kebijakan ini diterapkan setelah Penjabat Gubernur Bali mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang pengurangan emisi karbon melalui penggunaan transportasi ramah lingkungan setiap hari Jumat, di mana tujuannya agar target Bali menuju emisi nol bersih 2045 dapat terwujud.
“Pemerintah yang mengeluarkan kebijakan pemerintah yang harus memberikan teladan, lead by example. Jadi jangan memerintah saja kan, tapi harus jadi teladan,” ujarnya.
Nantinya dalam kebijakan ini para pegawai diberikan pilihan antara menggunakan kendaraan bermotor listrik milik pribadi atau memanfaatkan angkutan umum pemerintah seperti Bus Trans Sarbagita atau Bus Trans Metro Dewata.
Bisa Pakai Motor Listrik atau Bus Umum
Pemprov Bali menyadari kebijakan bagi para pegawai ini cukup mengejutkan karena tidak semua pegawai baik ASN maupun non ASN memiliki kendaraan bermotor listrik, sehingga mereka ingin semua berjalan bertahap tidak dapat langsung diterapkan seluruh pegawai.
“Tidak bisa langsung semua pegawai punya kendaraan listrik, kan mereka harus beli. Kondisi ekonomi seperti apa, makanya kami harus realistis bagi yang punya kendaraan listrik bagus, kalau baru mau beli silakan, tapi bagi yang belum punya kan sudah ada kendaraan yang disiapkan Pemprov Bali (angkutan umum) silakan gunakan. Jalurnya kan sudah ada, jadi masing-masing menggunakan alternatif sendiri-sendiri,” kata Dewa Indra.
Ia juga menekankan bahwa penggunaan transportasi rendah emisi ini masih hanya berlaku setiap Jumat, ini dipilih karena Jumat menjadi hari kerja terakhir di setiap pekan, sehingga setelah itu OPD terkait akan melakukan evaluasi rutin terhadap pegawainya.
Secara berkala akan ada dinas yang bertugas mencatat persentase penggunaan transportasi ramah lingkungan ini, jika angkanya rendah maka pemerintah akan mencari upaya lagi demi mengejar Bali emisi nol bersih 2045.
“Evaluasinya nanti kalau ada peningkatan kita bisa tambah jadi dua hari dalam seminggu, itu maksudnya evaluasi. Sampai pada akhirnya setiap hari, tapi ini kita sedang memberi teladan kepada masyarakat,” tuturnya.
Birokrat asal Buleleng ini menyampaikan mereka ingin perlahan memperlihatkan ke masyarakat perhatian mereka terhadap transportasi yang ramah lingkungan, bahkan beberapa kendaraan dinas pemerintah sudah berbasis listrik dan ke depan sisanya akan menyesuaikan anggaran yang ada.
Denpasar: Seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali diwajibkan menggunakan transportasi rendah emisi, seperti kendaraan bermotor listrik atau angkutan umum bus, untuk pergi bekerja. Namun kewajiban ini tidak berlaku untuk setiap hari, hanya setiap hari Jumat dan berlaku mulai dari Januari 2024.
“Mulai tahun depan, ini kan sudah Desember. Rencananya awal tahun 2024, tapi itu baru mulai ya, bukan berarti langsung 100 persen karena pegawai perlu menyiapkan diri,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bali, Dewa Made Indra, dikutip dari Antara.
Berdasarkan Surat Edaran Pj Gubernur Bali
Kebijakan ini diterapkan setelah Penjabat Gubernur Bali mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang pengurangan emisi karbon melalui penggunaan transportasi ramah lingkungan setiap hari Jumat, di mana tujuannya agar target Bali menuju emisi nol bersih 2045 dapat terwujud.
“Pemerintah yang mengeluarkan kebijakan pemerintah yang harus memberikan teladan, lead by example. Jadi jangan memerintah saja kan, tapi harus jadi teladan,” ujarnya.
Nantinya dalam kebijakan ini para pegawai diberikan pilihan antara menggunakan kendaraan bermotor listrik milik pribadi atau memanfaatkan angkutan umum pemerintah seperti Bus Trans Sarbagita atau Bus Trans Metro Dewata.
Bisa Pakai Motor Listrik atau Bus Umum
Pemprov Bali menyadari kebijakan bagi para pegawai ini cukup mengejutkan karena tidak semua pegawai baik ASN maupun non ASN memiliki kendaraan bermotor listrik, sehingga mereka ingin semua berjalan bertahap tidak dapat langsung diterapkan seluruh pegawai.
“Tidak bisa langsung semua pegawai punya kendaraan listrik, kan mereka harus beli. Kondisi ekonomi seperti apa, makanya kami harus realistis bagi yang punya kendaraan listrik bagus, kalau baru mau beli silakan, tapi bagi yang belum punya kan sudah ada kendaraan yang disiapkan Pemprov Bali (angkutan umum) silakan gunakan. Jalurnya kan sudah ada, jadi masing-masing menggunakan alternatif sendiri-sendiri,” kata Dewa Indra.
Ia juga menekankan bahwa penggunaan transportasi rendah emisi ini masih hanya berlaku setiap Jumat, ini dipilih karena Jumat menjadi hari kerja terakhir di setiap pekan, sehingga setelah itu OPD terkait akan melakukan evaluasi rutin terhadap pegawainya.
Secara berkala akan ada dinas yang bertugas mencatat persentase penggunaan transportasi ramah lingkungan ini, jika angkanya rendah maka pemerintah akan mencari upaya lagi demi mengejar Bali emisi nol bersih 2045.
“Evaluasinya nanti kalau ada peningkatan kita bisa tambah jadi dua hari dalam seminggu, itu maksudnya evaluasi. Sampai pada akhirnya setiap hari, tapi ini kita sedang memberi teladan kepada masyarakat,” tuturnya.
Birokrat asal Buleleng ini menyampaikan mereka ingin perlahan memperlihatkan ke masyarakat perhatian mereka terhadap transportasi yang ramah lingkungan, bahkan beberapa kendaraan dinas pemerintah sudah berbasis listrik dan ke depan sisanya akan menyesuaikan anggaran yang ada.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
