Jakarta: Pemerintah Indonesia sudah mencanangkan untuk mencapai netralitas karbon (net zero emissions) pada tahun 2060. Target ini kemudian memunculkan berbagai reaksi, termasuk tanggapan pesimis dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Anggota Komisi VII DPR RI, Willy Midel Yoseph, mengingatkan jangan sampai Indonesia mengalami krisis energi di tengah upaya transisi energi menuju netralitas karbon pada 2060. Ia mengaku secara pribadi khawatir pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya tidak mampu mencapai target tersebut.
“Jujur saya secara pribadi sangat mengkhawatirkan apa yang menjadi keinginan presiden, saya khawatir justru kita, pemerintah dan pihak terkait, tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi harapan kita di tahun 2060 itu bisa kita capai. Dari apa yang telah digambarkan, pertemuan harus sering kita lakukan untuk membahas sampai sejauh mana persiapan mencapai 2060,” kata Willy dikutip dari situs DPR RI.
Willy menilai transisi energi akan sulit dicapai jika tidak diikuti dengan semua sektor untuk ikut serta di dalam upaya tersebut. Salah satunya menurutnya dibutuhkan peran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menciptakan hal-hal yang sangat berhubungan dengan persiapan transisi energi, dalam hal ini berupa temuan maupun inovasi dari cara-cara yang didapatkan untuk segera meninggalkan energi fosil.
“Karena bagaimanapun kita melihat ini sulit sekali tanpa ada progress yang dilakukan di lapangan. Saya juga melihat salah satunya nuklir. Nuklir ini sendiri kita sudah ada badan pengawas di undang-undang (UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran) kita untuk nuklir, tetapi saya melihat juga tidak jalan atau kurang diminati, perlu sosialisasi menyangkut teknologinya supaya kita mencapai di sana. Karena ini saya melihat yang paling aman dan mungkin murah dibandingkan yang lain untuk kita masuk ke energi hijau,” jelas Willy.
Di sisi lain, Willy juga menyoroti realisasi penerapan energi baru dan terbarukan (EBT) di 27 provinsi yang menurutnya masih cukup kecil.
“Malah ada yang baru 9 persen. Jadi tidak ada (capaian) yang cukup besar dalam mereka mempersiapkan hilirisasi EBT-nya. Terutama menyangkut masalah RUED (Rencana Umum Energi Daerah). Saya ikut mem-push supaya ini bisa dipercepat. Tentu teman-teman dari DEN sudah langsung ke provinsi, tapi kelihatannya juga kurang menjadi perhatian untuk mempercepat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan RUED ini, khususnya di daerah,” kritik Legislator Dapil Kalimantan Tengah itu.
Pemerintah Indonesia sudah menyebutkan ingin mencapai netralitas karbon pada tahun 2060. Pemerintah telah memperkuat komitmennya dengan meningkatkan target penurunan emisi karbon hingga 31,89 persen dengan upaya sendiri (unconditional), dan sebesar 43,20 persen melalui dukungan dari internasional (conditional) untuk mencapai Net-Zero Emission (NZE) pada 2060 seperti yang tertulis pada Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR 2050). Upaya untuk menekan emisi karbon sebagaimana ditetapkan Pemerintah Indonesia dalam target NZE 2060 nyatanya memerlukan adanya transisi energi dan transformasi industri, maupun bisnisnya.
Pada sektor otomotif, berbagai kebijakan terkini terkait elektrifikasi kendaraan tengah digalakkan, baik dengan adanya dukungan dari sisi fiskal maupun non fiskal guna memperbesar populasi beragam kendaraan elektrifikasi.
Jakarta: Pemerintah Indonesia sudah mencanangkan untuk mencapai netralitas karbon (net zero emissions) pada tahun 2060. Target ini kemudian memunculkan berbagai reaksi, termasuk tanggapan pesimis dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Anggota Komisi VII DPR RI, Willy Midel Yoseph, mengingatkan jangan sampai Indonesia mengalami krisis energi di tengah upaya transisi energi menuju netralitas karbon pada 2060. Ia mengaku secara pribadi khawatir pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya tidak mampu mencapai target tersebut.
“Jujur saya secara pribadi sangat mengkhawatirkan apa yang menjadi keinginan presiden, saya khawatir justru kita, pemerintah dan pihak terkait, tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi harapan kita di tahun 2060 itu bisa kita capai. Dari apa yang telah digambarkan, pertemuan harus sering kita lakukan untuk membahas sampai sejauh mana persiapan mencapai 2060,” kata Willy dikutip dari situs DPR RI.
Willy menilai transisi energi akan sulit dicapai jika tidak diikuti dengan semua sektor untuk ikut serta di dalam upaya tersebut. Salah satunya menurutnya dibutuhkan peran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menciptakan hal-hal yang sangat berhubungan dengan persiapan transisi energi, dalam hal ini berupa temuan maupun inovasi dari cara-cara yang didapatkan untuk segera meninggalkan energi fosil.
“Karena bagaimanapun kita melihat ini sulit sekali tanpa ada progress yang dilakukan di lapangan. Saya juga melihat salah satunya nuklir. Nuklir ini sendiri kita sudah ada badan pengawas di undang-undang (UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran) kita untuk nuklir, tetapi saya melihat juga tidak jalan atau kurang diminati, perlu sosialisasi menyangkut teknologinya supaya kita mencapai di sana. Karena ini saya melihat yang paling aman dan mungkin murah dibandingkan yang lain untuk kita masuk ke energi hijau,” jelas Willy.
Di sisi lain, Willy juga menyoroti realisasi penerapan energi baru dan terbarukan (EBT) di 27 provinsi yang menurutnya masih cukup kecil.
“Malah ada yang baru 9 persen. Jadi tidak ada (capaian) yang cukup besar dalam mereka mempersiapkan hilirisasi EBT-nya. Terutama menyangkut masalah RUED (Rencana Umum Energi Daerah). Saya ikut mem-push supaya ini bisa dipercepat. Tentu teman-teman dari DEN sudah langsung ke provinsi, tapi kelihatannya juga kurang menjadi perhatian untuk mempercepat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan RUED ini, khususnya di daerah,” kritik Legislator Dapil Kalimantan Tengah itu.
Pemerintah Indonesia sudah menyebutkan ingin mencapai netralitas karbon pada tahun 2060. Pemerintah telah memperkuat komitmennya dengan meningkatkan target penurunan emisi karbon hingga 31,89 persen dengan upaya sendiri (unconditional), dan sebesar 43,20 persen melalui dukungan dari internasional (conditional) untuk mencapai Net-Zero Emission (NZE) pada 2060 seperti yang tertulis pada Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR 2050). Upaya untuk menekan emisi karbon sebagaimana ditetapkan Pemerintah Indonesia dalam target NZE 2060 nyatanya memerlukan adanya transisi energi dan transformasi industri, maupun bisnisnya.
Pada sektor otomotif, berbagai kebijakan terkini terkait elektrifikasi kendaraan tengah digalakkan, baik dengan adanya dukungan dari sisi fiskal maupun non fiskal guna memperbesar populasi beragam kendaraan elektrifikasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ERA)
