Harga Mobil Listrik Masih Mahal, DPR: Bisa Lebih Murah?

Jakarta: Pengembangan ekosistem kendaraan kendaraan listrik di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satunya yang disorot adalah harganya yang tergolong masih mahal.   Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti, menyoroti pengembangan electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik kepada Kementerian Perindustrian. Ia mengapresiasi pengembangan kendaraan listrik yang telah merealisasikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga lebih dari 40 persen. Namun di tengah tren kendaraan listrik, Dyah Roro mempertanyakan bagaimana harga kendaraan ini bersaing dengan kendaraan konvensional.   “Dari segi harga, sudah disinggung soal baterai (di kendaraan listrik). Selama ini kita impor (baterai), apakah ini bisa menjadi peluang buat Indonesia untuk berdaya saing di segi (produksi) baterai agar secara harga bisa lebih kompetitif?” tanya Dyah Roro dikutip dari situs resmi DPR.   Wanita itu menilai pengembangan kendaraan listrik ini sangat baik karena bisa mengurangi emisi karbon, khususnya di sektor transportasi. Namun ia mengakui, dalam pengembangannya terkendala dari segi permintaan yang masih kurang, karena harganya kurang kompetitif dibanding kendaraan berbahan bakar minyak. Dyah Roro juga menyoroti infrastruktur pendukung kendaraan listrik, salah satunya charging station.   “Sebelumnya sudah kita sampaikan dengan Dirut Pertamina, apakah memungkinkan untuk mensinkronkan dengan SPBU yang ada, kita tambahkan charging station di dalamnya. Kita berharap sekali bahwasannya industri ini bisa semakin berkembang."   "Kita lihat penyelenggaraan G20 sangat sukses. Dan charging station (di lokasi G20) itu lebih dari 50. Kita sempat rapat, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan dari segi persiapan mulai dari transportasinya hingga charging station sangat-sangat baik,” jelas Dyah Roro.   Dyah Roro menilai, keberhasilan penggunaan kendaraan listrik pada KTT G20 bisa menjadi role model daerah lain mengenai pengembangan kendaraan listrik. “Jadi kemarin sempat kita pertanyakan kepada Menteri ESDM, karena yang ingin kami ketahui apa saja yang dapat dihasilkan secara konkret berdasarkan pembahasan-pembahasan yang dilakukan. Jadi misalnya di Energy Transition Working Group (ETWG), salah satunya mungkin terobosan itu dengan adanya JETP, Just Energy Transition Partnership,” tandas Dyah Roro.   Untuk mewujudkan ekosistem kendaraan listrik ini, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan pihaknya mendapat sejumlah instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2022. Selain memberikan sosialisasi kepada kementerian/lembaga ataupun Pemda, Kemenperin dituntut mempercepat pengembangan komponen utama dan komponen pendukung industri KBLBB. Selain itu juga harus melakukan percepatan produksi peralatan pengisian daya.   Agus juga menargetkan terciptanya industri baterai yang terintegrasi di Indonesia. Pengembangan industri baterai kendaraan listrik ini nantinya kana dibagi menjadi industri perakitan, produk battery cell, pembuatan battery management system, penambangan bahan baku baterai, hingga industri daur ulang baterai.   “Kami juga telah bekerja sama dengan stakeholder untuk pengembangan industri swap battery atau penukaran baterai, serta penerapan standarisasi untuk pack battery pack battery,” kata Agus.