Jakarta: Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, meminta pelaku industri otomotif dan komponen untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) meski penjualan mobil mengalami penurunan.
"Saya selalu minta kepada prinsipal-prinsipal tersebut, yang selalu saya minta adalah tidak boleh ada PHK, walaupun sekarang kita mengalami atau menghadapi kondisi yang cukup challenging. Tapi saya minta tidak ada PHK," ujar Agus dikutip dari Antara.
Agus menjelaskan ekspor industri otomotif sebenarnya terus mengalami peningkatan. Meski begitu, ia tetap mendorong perusahaan untuk memperluas pasar, menambah investasi, dan meningkatkan produksi dalam negeri.
Namun, Agus mengakui keputusan soal pengurangan pegawai maupun penambahan investasi tidak bisa diputuskan di level Indonesia, melainkan kantor pusat di negara asal perusahaan.
"Global market itu tidak bisa ditentukan oleh office yang ada di Indonesia, itu ditentukan oleh head quarters. Misalnya, kalau perusahaan-perusahaan Jepang, ya kita harus bicara di Jepang untuk mereka bisa membuka, atau mengizinkan produk-produk dari Indonesia bisa ke pasar yang lebih luas," imbuh Agus.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan PHK. Upaya ini bertujuan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja.
Jakarta: Menteri Perindustrian (Menperin),
Agus Gumiwang Kartasasmita, meminta pelaku industri otomotif dan komponen untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (
PHK) meski penjualan mobil mengalami penurunan.
"Saya selalu minta kepada prinsipal-prinsipal tersebut, yang selalu saya minta adalah tidak boleh ada PHK, walaupun sekarang kita mengalami atau menghadapi kondisi yang cukup challenging. Tapi saya minta tidak ada PHK," ujar Agus dikutip dari Antara.
Agus menjelaskan ekspor industri otomotif sebenarnya terus mengalami peningkatan. Meski begitu, ia tetap mendorong perusahaan untuk memperluas pasar, menambah investasi, dan meningkatkan produksi dalam negeri.
Namun, Agus mengakui keputusan soal pengurangan pegawai maupun penambahan investasi tidak bisa diputuskan di level Indonesia, melainkan kantor pusat di negara asal perusahaan.
"Global market itu tidak bisa ditentukan oleh office yang ada di Indonesia, itu ditentukan oleh head quarters. Misalnya, kalau perusahaan-perusahaan Jepang, ya kita harus bicara di Jepang untuk mereka bisa membuka, atau mengizinkan produk-produk dari Indonesia bisa ke pasar yang lebih luas," imbuh Agus.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan PHK. Upaya ini bertujuan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
