Proving Ground Milik Menhub di Bekasi Sudah 50%

Jakarta: Proyek Pusat Pengujian dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (proving ground) di Bekasi, Jawa Barat, terus berjalan. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan progres pembangunannya telah mencapai 50 persen. "Saya sudah meninjau perkembangan proving ground yang akan kita soft launching bulan September. Sekarang posisinya sudah 50 persen, kita harapkan saat itu (September) Pak Presiden (Joko Widodo) dapat melakukan soft launching," kata Budi dikutip dari Antara. Budi mengaku telah meninjau proyek pembangunan Pusat Pengujian dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor yang terletak di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, Jawa Barat. Dia optimistis target peluncuran pada September 2024 dapat dilakukan. Dia mengatakan pembangunan proving ground masih sesuai dengan target yang ditentukan. "Secara teknis masih sesuai jadwal dan secara KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) telah memenuhi syarat sehingga kita harapkan pengalaman ini dapat kita lakukan pada proyek-proyek kita yang lain," ujar Menhub.   Dia menerangkan proving ground merupakan fasilitas pengujian di luar ruangan (outdoor test) sesuai dengan standard internasional yang telah mengadopsi United Nations Agreement Concerning The Adoption of Uniform Conditions of Approval and Reciprocal Recognition of Approval For Motor Vehicle Equipment and Parts (UN Agreement). Dengan adanya pembangunan Proving Ground BPLJSKB Bekasi, pelaksanaan uji tipe yang selama ini dilaksanakan di luar negeri nantinya bisa dilaksanakan di Indonesia. "Dengan demikian, potensi ekspor kendaraan dari industri otomotif Indonesia akan semakin meningkat," ujar Budi. Proving Ground Bekasi dibangun mulai 2021 melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang diusung Kementerian Perhubungan, dapat menghasilkan pengujian tipe kendaraan bermotor yang lebih akurat dan memenuhi standard internasional, sehingga akan meningkatkan aspek keselamatan kendaraan bermotor. Selain itu, juga mendukung komitmen Indonesia untuk mengendalikan tingkat emisi karbon pada kendaraan, serta mengurangi ketergantungan pendanaan dari APBN. Nantinya ada sekitar 16 fasilitas pengujian sesuai dengan standar internasional United Nation Regulation (UNR) yang rencananya akan diterapkan di negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Mutual Recognition Agreement. "Proving ground juga digunakan sebagai tempat penelitian pengembangan industri otomotif," kata Budi.