medcom.id, Lebak: Pemerintah diminta menggratiskan biaya uji emisi mobil Tawon hasil karya pelajar Sekolah Kejuruan Menengah (SMK) Rangkasbitung, Banten, untuk menggairahkan produksi otomotif nasional.
"Kami sebagai kepala daerah sangat bangga dengan karya pelajar SMK Rangkasbitung yang mampu merakit mobil Tawon. Kami berharap pemerintah membebaskan semua biaya uji emisi itu," kata Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya di Rangkasbitung pada awal pekan ini.
Menurut dia, pemerintah daerah terus memperjuangkan agar pemerintah mau membebaskan biaya uji emisi mobil Tawon yang diproduksi PT Super Gasindo Jaya Rangkasbitung itu.
Pasalnya biaya uji emisi untuk mobil Tawon dinilai relatif tinggi dan hampir sama dengan harga mobil baru. Apabila biaya itu cukup besar maka dikhawatirkan menghambat produksi mobil Tawon tersebut.
"Kami berharap Kementerian Perindustrian dan BPPT bisa mengeluarkan kebijakan produksi otomotif nasional dengan tidak mengenakan biaya uji emisi itu," katanya.
Iti mengatakan, selama ini kualitas mobil Tawon itu dianggap tidak ada masalah setelah beberapa bulan terakhir digunakan untuk pengangkut sampah warga dan operasional program Lebak Sehat.
Pemerintah daerah tahun ini akan memesan mobil Tawon lebih banyak lagi untuk keperluan dinas maupun pengangkut sampah. "Kami saat ini baru mengoperasikan tiga unit digunakan mengangkut sampah dan operasional program Lebak Sehat," katanya. (Ant)
medcom.id, Lebak: Pemerintah diminta menggratiskan biaya uji emisi mobil Tawon hasil karya pelajar Sekolah Kejuruan Menengah (SMK) Rangkasbitung, Banten, untuk menggairahkan produksi otomotif nasional.
"Kami sebagai kepala daerah sangat bangga dengan karya pelajar SMK Rangkasbitung yang mampu merakit mobil Tawon. Kami berharap pemerintah membebaskan semua biaya uji emisi itu," kata Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya di Rangkasbitung pada awal pekan ini.
Menurut dia, pemerintah daerah terus memperjuangkan agar pemerintah mau membebaskan biaya uji emisi mobil Tawon yang diproduksi PT Super Gasindo Jaya Rangkasbitung itu.
Pasalnya biaya uji emisi untuk mobil Tawon dinilai relatif tinggi dan hampir sama dengan harga mobil baru. Apabila biaya itu cukup besar maka dikhawatirkan menghambat produksi mobil Tawon tersebut.
"Kami berharap Kementerian Perindustrian dan BPPT bisa mengeluarkan kebijakan produksi otomotif nasional dengan tidak mengenakan biaya uji emisi itu," katanya.
Iti mengatakan, selama ini kualitas mobil Tawon itu dianggap tidak ada masalah setelah beberapa bulan terakhir digunakan untuk pengangkut sampah warga dan operasional program Lebak Sehat.
Pemerintah daerah tahun ini akan memesan mobil Tawon lebih banyak lagi untuk keperluan dinas maupun pengangkut sampah. "Kami saat ini baru mengoperasikan tiga unit digunakan mengangkut sampah dan operasional program Lebak Sehat," katanya. (Ant)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(BEO)
