Jakarta: Kaya akan sumber daya alam, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar dalam Energi Baru Terbarukan (EBT), terutama untuk ketenagalistrikan yang diperlukan guna mendukung program kendaraan bermotor Iistrik (KBL) sebagaimana diamanatkan Perpres No. 55 Tahun 2019.
Sumber-sumber energi tersebut mencakup panas bumi, air dan mikro-mini hidro, bioenergi, surya, angin, dan arus laut. Namun, pemanfaatannya masih terbatas.
"Potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia untuk ketenagalistrikan mencapai 431 GW. Sayangnya pemanfaatannya masih terbatas," ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Energi Terbarukan dan Lingkungan Hidup, Halim Kalla dalam acara Biogas Asia Pacific Forum 2019 yang digelar di Gedung Tribrata, Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Hal ini tak lepas dari iklim industri EBT masih sangat fluktuatif. Dari sisi industri, skema harga pembelian listrik melalui perhitungan BPP dianggap masih kurang kompetitif. Penyebabnya adalah perbedaan harga teknologi yang berasal dari sumber yang berbeda.
"Selain itu penambahan skema BOOT dianggap merugikan investor yang dampaknya, perbankan tak mau menerima pembangkit listrik sebagai jaminan," lanjut Halim.
Dia menjelaskan, ada dua orientasi kebijakan yang perlu disinergikan. Di satu sisi, pemerintah memiliki target elektrifikasi dengan pemerataan listrik ke seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga ingin melakukan percepatan transformasi dari energi fosil ke EBT.
"Untuk itu, perlu adanya peraturan khusus yang dapat mengakomodasi kedua target tersebut," sambung Halim.
Dia melanjutkan, dalam 3 tahun terakhir, pelaku usaha merasakan sulitnya mengembangkan energi terbarukan. Ada beberapa faktor di lapangan yang secara langsung dialami para pelaku industri yang menghambat pengembangan EBT di Indonesia. Salah satunya terkait kebijakan dan regulasi yang dianggap hanya menguntungkan PLN. Kondisi ini berdampak pada kegagalan menarik investasi sektor swasta ke sektor EBT. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah akses pembiayaan bunga rendah, kapasitas jaringan, dan terbatasnya proyek energi terbarukan yang bankable.
"Akibatnya investasi energi terbarukan terus turun sejak 2015," sambung Halim.
Kadin menyodorkan beberapa rekomendasi terkait pengembangan EBT. Yang pertama, dibutuhkan adanya peraturan yang memprioritaskan pemanfaatan Energi Terbarukan dibandingkan energi tak terbarukan. Kedua, adanya pengaturan harga energi terbarukan berdasarkan jenis sumber energi terbarukan, lokasi dan kapasitas terpasang yang dibangun. Apabila harga pembelian tenaga listrik yang ditetapkan lebih besar dari biaya produksi PLN, maka pemerintah harus menyediakan kompensasi kepada PLN.
Ketiga, penyediaan insentif fiskal dan non-fiskal untuk percepatan investasi energi terbarukan hingga mencapai harga keekonomian. Keempat, pembentukan Badan Pengelola Energi Terbarukan (BPET) yang akan berperan sentral untuk pencapaian target energi terbarukan dalam KEN sebesar 23% pada tahun 2025 dan penurunan emisi gas rumah kaca 29% pada tahun 2030 dari sektor energi. Kelima, Pembentukan Dana Energi Terbarukan untuk menghimpun dana yang akan digunakan untuk mendorong percepatan investasi energi terbarukan, termasuk di dalamnya untuk penyediaan insentif, penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas, kompensasi PLN, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan percepatan investasi energi terbarukan.
Untuk itulah, lanjut Halim, Kadin Indonesia bersama International Clean Energy & Sustainability Network (ICESN) menggelar Biogas Asia Pacific Forum 2019. Event ini merupakan upaya bersama dalam mendorong pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia sebagai energi alternatif, khususnya yang terkait dengan pengembangan energi Biogas. Dalam forum ini diharapkan dapat menghasilkan solusi-solusi baru dalam Implementasi bisnis biogas kedepan yang efisien dan berkelanjutan.
Berbincang dengan Medcom.id di "8th Asia Pacific Natural Gas Vehicles Association International Biennial Conference & Exhibition (ANGVA 2019)", yang pelaksanakannya berdampingan dengan "8th BIOGAS APAC FORUM dan Electric Vehicles and Fuel Cells Forum 2019", Ketua Asosiasi Perusahaan CNG Indonesia (APCNGI), Robbi R. Sukardi berharap program kendaraan bermotor Iistrik (KBL) bisa berjalan selaras dengan program konversi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) yang sudah lebih dulu ada. Bahkan kala itu pemerintah gencar menggalakkan program konversi ini yang pada akhirnya layu sebelum berkembang.
"Kendaraan listrik itu memang pamornya tinggi, iya dong prestige. Kita kebanyakan seneng gaya, mau pake mobil listrik, teknologi masa depan. Sementara BBG teknologi yang lebih dulu dipakai Bajay. Kenapa ini dibikin ini tidak seperti mobil listrik. Ya kembali ini adalah political will. Energi ini adalah political will, politisnya ini mau ke arah mana. Sebenarnya kalau arahnya mau ke BBG, oke kita jalankan dulu. Gak usah bicara satu Indonesia dulu, Jakarta dulu agar intsansi sinergi, sekarang instansi jalan sendiri-sendiri," ucap Robbi.
Robbi juga menyayangkan pembangunan 54 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang seharusnya bisa lebih dioptimalkan, apalagi Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan saat ini sebagai salah negara pengekspor gas. "SPBG itu bukannya duit APBN, itu duit kita, kenapa tidak dimanfaatkan dulu sambil jalan ke listrik. Tidak ada salahnya sebagai sbg jembatan, BBG dulu agar menuju zero emisi."
Pengembangan kendaraan listrik memang jadi tren industri otomotif dunia saat ini, termasuk Indonesia. Tapi kebijakan pemerintah akan kendaraan listrik dianggpa tidak berpihak terhadap BBG yang juga sebagai energi alternatif ramah lingkungan.
"Bukan setengah hati, tapi dilupakan. Kalau dulu waktu kita masih bangun BBG, 10 tahun bisa dibilang agak masih setengah hati. Kalau sekarang purely (murni) sudah dilupakan. Harapan kami di acara ini pemerintah harus mengoptimalkan bahan bakar kendaraan yang mengedepankan low carbon dan emisi rendah," pungkas Robbi.
Jakarta: Kaya akan sumber daya alam, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar dalam Energi Baru Terbarukan (EBT), terutama untuk ketenagalistrikan yang diperlukan guna mendukung program kendaraan bermotor Iistrik (KBL) sebagaimana diamanatkan Perpres No. 55 Tahun 2019.
Sumber-sumber energi tersebut mencakup panas bumi, air dan mikro-mini hidro, bioenergi, surya, angin, dan arus laut. Namun, pemanfaatannya masih terbatas.
"Potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia untuk ketenagalistrikan mencapai 431 GW. Sayangnya pemanfaatannya masih terbatas," ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Energi Terbarukan dan Lingkungan Hidup, Halim Kalla dalam acara Biogas Asia Pacific Forum 2019 yang digelar di Gedung Tribrata, Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Hal ini tak lepas dari iklim industri EBT masih sangat fluktuatif. Dari sisi industri, skema harga pembelian listrik melalui perhitungan BPP dianggap masih kurang kompetitif. Penyebabnya adalah perbedaan harga teknologi yang berasal dari sumber yang berbeda.
"Selain itu penambahan skema BOOT dianggap merugikan investor yang dampaknya, perbankan tak mau menerima pembangkit listrik sebagai jaminan," lanjut Halim.
Dia menjelaskan, ada dua orientasi kebijakan yang perlu disinergikan. Di satu sisi, pemerintah memiliki target elektrifikasi dengan pemerataan listrik ke seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga ingin melakukan percepatan transformasi dari energi fosil ke EBT.
"Untuk itu, perlu adanya peraturan khusus yang dapat mengakomodasi kedua target tersebut," sambung Halim.
Dia melanjutkan, dalam 3 tahun terakhir, pelaku usaha merasakan sulitnya mengembangkan energi terbarukan. Ada beberapa faktor di lapangan yang secara langsung dialami para pelaku industri yang menghambat pengembangan EBT di Indonesia. Salah satunya terkait kebijakan dan regulasi yang dianggap hanya menguntungkan PLN. Kondisi ini berdampak pada kegagalan menarik investasi sektor swasta ke sektor EBT. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah akses pembiayaan bunga rendah, kapasitas jaringan, dan terbatasnya proyek energi terbarukan yang bankable.
"Akibatnya investasi energi terbarukan terus turun sejak 2015," sambung Halim.
Kadin menyodorkan beberapa rekomendasi terkait pengembangan EBT. Yang pertama, dibutuhkan adanya peraturan yang memprioritaskan pemanfaatan Energi Terbarukan dibandingkan energi tak terbarukan. Kedua, adanya pengaturan harga energi terbarukan berdasarkan jenis sumber energi terbarukan, lokasi dan kapasitas terpasang yang dibangun. Apabila harga pembelian tenaga listrik yang ditetapkan lebih besar dari biaya produksi PLN, maka pemerintah harus menyediakan kompensasi kepada PLN.
Ketiga, penyediaan insentif fiskal dan non-fiskal untuk percepatan investasi energi terbarukan hingga mencapai harga keekonomian. Keempat, pembentukan Badan Pengelola Energi Terbarukan (BPET) yang akan berperan sentral untuk pencapaian target energi terbarukan dalam KEN sebesar 23% pada tahun 2025 dan penurunan emisi gas rumah kaca 29% pada tahun 2030 dari sektor energi. Kelima, Pembentukan Dana Energi Terbarukan untuk menghimpun dana yang akan digunakan untuk mendorong percepatan investasi energi terbarukan, termasuk di dalamnya untuk penyediaan insentif, penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas, kompensasi PLN, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan percepatan investasi energi terbarukan.
Untuk itulah, lanjut Halim, Kadin Indonesia bersama International Clean Energy & Sustainability Network (ICESN) menggelar Biogas Asia Pacific Forum 2019. Event ini merupakan upaya bersama dalam mendorong pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia sebagai energi alternatif, khususnya yang terkait dengan pengembangan energi Biogas. Dalam forum ini diharapkan dapat menghasilkan solusi-solusi baru dalam Implementasi bisnis biogas kedepan yang efisien dan berkelanjutan.
Berbincang dengan Medcom.id di "8th Asia Pacific Natural Gas Vehicles Association International Biennial Conference & Exhibition (ANGVA 2019)", yang pelaksanakannya berdampingan dengan "8th BIOGAS APAC FORUM dan Electric Vehicles and Fuel Cells Forum 2019", Ketua Asosiasi Perusahaan CNG Indonesia (APCNGI), Robbi R. Sukardi berharap program kendaraan bermotor Iistrik (KBL) bisa berjalan selaras dengan program konversi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) yang sudah lebih dulu ada. Bahkan kala itu pemerintah gencar menggalakkan program konversi ini yang pada akhirnya layu sebelum berkembang.
"Kendaraan listrik itu memang pamornya tinggi, iya dong prestige. Kita kebanyakan seneng gaya, mau pake mobil listrik, teknologi masa depan. Sementara BBG teknologi yang lebih dulu dipakai Bajay. Kenapa ini dibikin ini tidak seperti mobil listrik. Ya kembali ini adalah political will. Energi ini adalah political will, politisnya ini mau ke arah mana. Sebenarnya kalau arahnya mau ke BBG, oke kita jalankan dulu. Gak usah bicara satu Indonesia dulu, Jakarta dulu agar intsansi sinergi, sekarang instansi jalan sendiri-sendiri," ucap Robbi.
Robbi juga menyayangkan pembangunan 54 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang seharusnya bisa lebih dioptimalkan, apalagi Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan saat ini sebagai salah negara pengekspor gas. "SPBG itu bukannya duit APBN, itu duit kita, kenapa tidak dimanfaatkan dulu sambil jalan ke listrik. Tidak ada salahnya sebagai sbg jembatan, BBG dulu agar menuju zero emisi."
Pengembangan kendaraan listrik memang jadi tren industri otomotif dunia saat ini, termasuk Indonesia. Tapi kebijakan pemerintah akan kendaraan listrik dianggpa tidak berpihak terhadap BBG yang juga sebagai energi alternatif ramah lingkungan.
"Bukan setengah hati, tapi dilupakan. Kalau dulu waktu kita masih bangun BBG, 10 tahun bisa dibilang agak masih setengah hati. Kalau sekarang purely (murni) sudah dilupakan. Harapan kami di acara ini pemerintah harus mengoptimalkan bahan bakar kendaraan yang mengedepankan low carbon dan emisi rendah," pungkas Robbi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
