DKI Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut implementasi kebijakan biodiesel/biosolar B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun sepanjang tahun ini.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia mengatakan, penerapan B50 akan mengurangi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sehingga impor solar dapat ditekan secara signifikan. "Di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp157,28 triliun," kata Anggia dikutip dari Antara.
Menurut Anggia, penggunaan biodiesel B50 menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Nilai penghematan devisa tersebut meningkat dibandingkan implementasi mandatori B40 pada 2025. Saat itu, pemerintah mencatat penghematan devisa sebesar Rp133,3 triliun. Dengan demikian, potensi penghematan devisa melalui implementasi B50 meningkat sekitar 17,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca Juga:
Cek Harga Mobil LCGC Paling Murah per Juni 2026
Selain menekan impor solar, program B50 juga diperkirakan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Pemerintah memperkirakan kebijakan ini mampu menciptakan nilai tambah crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah sebesar Rp24,68 triliun.
Program tersebut juga berpotensi menyerap sekitar 2,21 juta tenaga kerja serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.
"Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Karena implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita. Sehingga, manfaat secara ekonominya akan lebih banyak dirasakan oleh petani sawit kita," jelasnya.
Menurut Anggia kebijakan B50 semakin relevan diterapkan di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang dipengaruhi kondisi geopolitik global dan berdampak terhadap harga energi di dalam negeri.
Karena itu, pemerintah berkomitmen mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dengan memanfaatkan sumber daya energi domestik sekaligus mendorong transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.
Baca Juga:
Unik, Suzuki S-Presso Tampil 'Girly'
Untuk mendukung implementasi B50, pemerintah telah melakukan berbagai uji coba sejak tahun lalu. Uji teknis B50 untuk sektor otomotif dimulai pada 2 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada Juni 2026.
Sementara itu uji teknis pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada semester II 2026. Pemerintah juga masih melaksanakan pengujian pada sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik meski prosesnya belum selesai sepenuhnya.
"Walaupun di beberapa sektor tahap uji teknisnya masih berjalan, tapi kami memastikan bahwa Implementasi ini akan dilakukan serentak," imbuh Anggia.
DKI Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut implementasi kebijakan
biodiesel/biosolar B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun sepanjang tahun ini.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia mengatakan, penerapan B50 akan mengurangi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sehingga impor solar dapat ditekan secara signifikan. "Di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp157,28 triliun," kata Anggia dikutip dari Antara.
Menurut Anggia, penggunaan biodiesel B50 menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Nilai penghematan devisa tersebut meningkat dibandingkan implementasi mandatori B40 pada 2025. Saat itu, pemerintah mencatat penghematan devisa sebesar Rp133,3 triliun. Dengan demikian, potensi penghematan devisa melalui implementasi B50 meningkat sekitar 17,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain menekan impor solar, program B50 juga diperkirakan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Pemerintah memperkirakan kebijakan ini mampu menciptakan nilai tambah crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah sebesar Rp24,68 triliun.
Program tersebut juga berpotensi menyerap sekitar 2,21 juta tenaga kerja serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.
"Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Karena implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita. Sehingga, manfaat secara ekonominya akan lebih banyak dirasakan oleh petani sawit kita," jelasnya.
Menurut Anggia kebijakan B50 semakin relevan diterapkan di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang dipengaruhi kondisi geopolitik global dan berdampak terhadap harga energi di dalam negeri.
Karena itu, pemerintah berkomitmen mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dengan memanfaatkan sumber daya energi domestik sekaligus mendorong transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.
Untuk mendukung implementasi B50, pemerintah telah melakukan berbagai uji coba sejak tahun lalu. Uji teknis B50 untuk sektor otomotif dimulai pada 2 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada Juni 2026.
Sementara itu uji teknis pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada semester II 2026. Pemerintah juga masih melaksanakan pengujian pada sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik meski prosesnya belum selesai sepenuhnya.
"Walaupun di beberapa sektor tahap uji teknisnya masih berjalan, tapi kami memastikan bahwa Implementasi ini akan dilakukan serentak," imbuh Anggia.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda(UDA)
