3 Alasan Pajak Progresif Kendaraan Harus Dihapuskan

Jakarta: Korlantas Polri mengusulkan adanya penghapusan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBN2) serta pajak progresif kendaraan. Usulan ini disampaikan oleh Dirregident Korlantas Polri, Brigjen Yusri Yunus saat rapat anev pelayanan regident 2022 di Kuta, Bali, Kamis, 25 Agustus 2022. Yusri Yunus membeberkan beberapa alasan kenapa pajak progresif harus dihapuskan.   1. Menstimulus masyarakat taat bayar pajak Usulan penghapusan pajak progresif ini bertujuan menstimulus agar masyarakat taat membayar pajak. "Kami usulkan agar balik nama ini dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Biar masyarakat ini mau semua bayar pajak," kata Yusri Yunus.   2. Menghindari akal-akalan pemilik kendaraan Selain itu, banyak pemilik kendaraan yang memakai nama orang lain demi enghindari pajak progesif. Termasuk, adanya pemilik kendaraan yang menggunakan nama perusahaan untuk menghindari pajak.  "Pajak untuk PT itu kecil sekali, rugi negara ini. Makanya kita usulkan pajak progresif dihilangkan saja, biar orang yang punya mobil banyak itu senang, nggak usah pakai nama PT lagi cuma takut saja bayar pajak progresif," papar dia.    3. Menertibkan data kepemilikan kendaraan Alasan lain dari usulan penghapusan pajak progresif juga untuk menertibkan data kepemilikan kendaraan. Pasalnya, saat ini terdapat perbedaan data kendaraan bermotor yang dimiliki Kepolisian, PT Jasa Raharja dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Yusri, hal itu bisa terjadi karena pemilik kendaraan tidak melaporkan kepemilikan kendaraannya, misal hilang atau sudah rusak. "Semua kendaaraan bermotor yang terdaftar ke polisi itu datanya masih ada, datanya lengkap," ungkap dia. Yusri mengatakan perbedaan data kendaraan itu mempengaruhi data kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dia berharap dengan adanya rakor Samsat Nasional, masalah data bisa disamakan. "Kami sedang mengatur single data untuk menyatukan dan menyamakan semua data," pungkas Yusri.