DKI Jakarta: Korlantas Polri bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membahas pengembangan layanan digital pemerintah yang berkaitan dengan SIM dan STNK. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah inovasi pelayanan publik yang telah dikembangkan Korlantas Polri, termasuk layanan SIM online dan STNK digital.
Dirregident Korlantas Polri, Brigjen Pol Komarudin, mengatakan audiensi tersebut menjadi bagian dari koordinasi atas berbagai inovasi layanan publik berbasis digital.
“Ini merupakan tindak lanjut dari berbagai inovasi yang telah dilakukan, termasuk peluncuran aplikasi dan layanan publik seperti STNK digital, SIM online, serta inovasi lainnya,” kata Komarudin dikutip dari situs Korlantas Polri.
Bahas Verifiable Credential
Salah satu topik yang dibahas adalah verifiable credential, yakni sistem yang dapat digunakan untuk membantu memastikan keaslian data atau dokumen digital yang diterbitkan pemerintah.
“Fokus kegiatan adalah koordinasi terkait verifiable credential, yaitu bagaimana menghadirkan klaim data dari layanan digital pemerintah yang mudah diverifikasi oleh masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga :
ARSY dan Smart City, Cara Korlantas Tingkatkan Keselamatan Lalu Lintas
Selain aspek kemudahan, keamanan sistem juga menjadi perhatian dalam pengembangan layanan digital pemerintah. Korlantas Polri menilai peningkatan kualitas layanan perlu didukung sistem keamanan yang andal.
“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas layanan yang mudah, tetapi tetap didukung dengan security system yang andal pada setiap aplikasi yang digunakan masyarakat,” jelasnya.
Komarudin berharap koordinasi antara Korlantas Polri, KemenPAN-RB, dan BSSN dapat mendorong kolaborasi serta inovasi pelayanan publik yang lebih mudah, transparan, efisien, dan aman.
DKI Jakarta: Korlantas Polri bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membahas pengembangan layanan digital pemerintah yang berkaitan dengan SIM dan STNK. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah inovasi pelayanan publik yang telah dikembangkan Korlantas Polri, termasuk layanan SIM online dan STNK digital.
Dirregident Korlantas Polri, Brigjen Pol Komarudin, mengatakan audiensi tersebut menjadi bagian dari koordinasi atas berbagai inovasi layanan publik berbasis digital.
“Ini merupakan tindak lanjut dari berbagai inovasi yang telah dilakukan, termasuk peluncuran aplikasi dan layanan publik seperti STNK digital, SIM online, serta inovasi lainnya,” kata Komarudin dikutip dari situs Korlantas Polri.
Bahas Verifiable Credential
Salah satu topik yang dibahas adalah verifiable credential, yakni sistem yang dapat digunakan untuk membantu memastikan keaslian data atau dokumen digital yang diterbitkan pemerintah.
“Fokus kegiatan adalah koordinasi terkait verifiable credential, yaitu bagaimana menghadirkan klaim data dari layanan digital pemerintah yang mudah diverifikasi oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain aspek kemudahan, keamanan sistem juga menjadi perhatian dalam pengembangan layanan digital pemerintah. Korlantas Polri menilai peningkatan kualitas layanan perlu didukung sistem keamanan yang andal.
“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas layanan yang mudah, tetapi tetap didukung dengan security system yang andal pada setiap aplikasi yang digunakan masyarakat,” jelasnya.
Komarudin berharap koordinasi antara Korlantas Polri, KemenPAN-RB, dan BSSN dapat mendorong kolaborasi serta inovasi pelayanan publik yang lebih mudah, transparan, efisien, dan aman.
(UDA)
