New York: Kehadiran Kim Jong Un bersama mobil mewahnya di sejumlah pertemuan tingkat tinggi mengundang kecurigaan United Nations (UN)/Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tentang adanya pelanggaran sanksi dalam pembelian mobil mewah oleh Korea Utara. Mobil yang seharusnya tidak dimiliki sang diktator.
Bahkan sudah menjadi rahasia umum jika pemimpin Korea Utara itu punya sederet koleksi mobil super mewah, mulai dari Rolls-Royce, Mercedes Benz, hingga Lexus. Mobil-mobil tersebut tak segan-segan dipamerkan Kim maupun delegasinya saat menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan perwakilan negara lain.
Aksi pamer mobil mewah Kim Jong Un di berbagai acara kenegaraan ternyata menarik perhatian pakar sanksi. Kim mulai disorot PBB sejak Oktober tahun lalu, saat dirinya bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo di Pyonyang, muncul menggunakan limusin Rolls-Royce Phantom.
Penampilan mencolok lainnya diketahui saat pertemuan puncak bersejarah dengan Presiden AS Donald Trump, Juni 2018. Rombongan delegasi Korea Utara terlihat konvoi menggunakan Mercedes-Benz yang seluruhnya tidak menggunakan plat nomor kendaraan.
Kontroversi ini berkaitan dengan keputusan Dewan Keamanan PBB yang telah menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap Korea Utara, diantaranya pelarangan kegiatan ekspor, dan pembatasan impor minyak maupun bahan bakar lainnya.
Sanksi juga berlaku untuk penjualan barang-barang mewah ke Korea Utara, yang diberikan sejak 2013. Termasuk mobil, kapal pesiar, dan perhiasan. Pemberikan sanski tersebut untuk mengurangi pemasukan negara yang berpeluang digunakan untuk memfasilitasi program persenjataan nuklir Pyongyang.
Seperti diberitakan Carscoops, panel pakar PBB telah merilis laporan pada 12 Maret lalu. Disebutkan bahwa diduga ada praktik penghindaran sanksi oleh Korea Utara. Pasalnya, pemasok mobil mewah Rolls-Royce, Mercedes Benz, maupun Toyota, mengklaim tidak pernah melakukan penjualan maupun pengiriman ke Korea Utara.
Diduga salah satu cara Korea Utara dalam menghindari sanksi adalah dengan menggunakan armada kapal lautnya, yang diganti nama dan memasang bendera negara asing, demi menghindari deteksi kargo ilegal.
New York: Kehadiran Kim Jong Un bersama mobil mewahnya di sejumlah pertemuan tingkat tinggi mengundang kecurigaan United Nations (UN)/Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tentang adanya pelanggaran sanksi dalam pembelian mobil mewah oleh Korea Utara. Mobil yang seharusnya tidak dimiliki sang diktator.
Bahkan sudah menjadi rahasia umum jika pemimpin Korea Utara itu punya sederet koleksi mobil super mewah, mulai dari Rolls-Royce, Mercedes Benz, hingga Lexus. Mobil-mobil tersebut tak segan-segan dipamerkan Kim maupun delegasinya saat menghadiri pertemuan tingkat tinggi dengan perwakilan negara lain.
Aksi pamer mobil mewah Kim Jong Un di berbagai acara kenegaraan ternyata menarik perhatian pakar sanksi. Kim mulai disorot PBB sejak Oktober tahun lalu, saat dirinya bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo di Pyonyang, muncul menggunakan limusin Rolls-Royce Phantom.
Penampilan mencolok lainnya diketahui saat pertemuan puncak bersejarah dengan Presiden AS Donald Trump, Juni 2018. Rombongan delegasi Korea Utara terlihat konvoi menggunakan Mercedes-Benz yang seluruhnya tidak menggunakan plat nomor kendaraan.
Kontroversi ini berkaitan dengan keputusan Dewan Keamanan PBB yang telah menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap Korea Utara, diantaranya pelarangan kegiatan ekspor, dan pembatasan impor minyak maupun bahan bakar lainnya.
Sanksi juga berlaku untuk penjualan barang-barang mewah ke Korea Utara, yang diberikan sejak 2013. Termasuk mobil, kapal pesiar, dan perhiasan. Pemberikan sanski tersebut untuk mengurangi pemasukan negara yang berpeluang digunakan untuk memfasilitasi program persenjataan nuklir Pyongyang.
Seperti diberitakan Carscoops, panel pakar PBB telah merilis laporan pada 12 Maret lalu. Disebutkan bahwa diduga ada praktik penghindaran sanksi oleh Korea Utara. Pasalnya, pemasok mobil mewah Rolls-Royce, Mercedes Benz, maupun Toyota, mengklaim tidak pernah melakukan penjualan maupun pengiriman ke Korea Utara.
Diduga salah satu cara Korea Utara dalam menghindari sanksi adalah dengan menggunakan armada kapal lautnya, yang diganti nama dan memasang bendera negara asing, demi menghindari deteksi kargo ilegal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
