Jakarta: PT PLN (Persero) semakin menunjukkan komitmennya dalam mendorong transisi energi di Indonesia dengan memperluas infrastruktur pengisian daya untuk kendaraan listrik. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Tanah Air.
Direktur Perencanaan Perusahaan dan Pengembangan Usaha PLN, Hartanto Wibowo, mengungkapkan perusahaan telah mencatat pertumbuhan pesat dalam penyediaan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Jumlah SPKLU melonjak lebih dari lima kali lipat sejak 2021, mencapai lebih dari 1.500 unit hingga Agustus 2024. Layanan pengisian daya di rumah juga mengalami peningkatan signifikan hingga 130 kali lipat, melayani 14.000 pelanggan.
"PLN berfokus pada perluasan infrastruktur kendaraan listrik dengan memastikan bahwa stasiun pengisian daya tersedia secara luas dan terjangkau," kata Hartanto di Indonesia International Sustainable Forum (ISF) 2024 yang ditulis oleh Antara.
Seiring upaya PLN, adopsi kendaraan listrik di Indonesia juga meningkat tajam. Data Kementerian Perindustrian mencatat lonjakan populasi kendaraan listrik berbasis baterai, khususnya roda dua yang meningkat 262 persen dari 17 ribu unit pada 2022 menjadi 62 ribu unit pada 2023. Sementara itu, populasi kendaraan listrik roda empat tumbuh 43 persen, dari 8.000 unit pada 2022 menjadi 12 ribu unit pada 2023.
Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong investasi dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik melalui berbagai insentif, termasuk kebijakan perpajakan. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 79 Tahun 2023, pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan pajak bea masuk impor dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan listrik yang diimpor baik dalam bentuk completely knocked down (CKD) maupun completely built up (CBU).
Insentif ini berlaku hingga akhir tahun 202 dengan harapan mampu meningkatkan daya saing industri manufaktur kendaraan listrik Indonesia.
Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal kapasitas produksi. Data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menunjukkan kemampuan produksi kendaraan listrik Indonesia masih tertinggal, dengan kapasitas tahunan mencapai 34.000 mobil, 2.480 bus, dan 1,45 juta sepeda motor. Sebagai perbandingan, Thailand memiliki kapasitas produksi kendaraan listrik hingga 240.000 unit per tahun.
Untuk itu, pemerintah menargetkan dua juta mobil listrik penumpang dan 13 juta sepeda motor listrik beroperasi di jalan raya pada 2030. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri kendaraan listrik global dan mempercepat transisi menuju energi bersih.
Jakarta: PT
PLN (Persero) semakin menunjukkan komitmennya dalam mendorong transisi energi di Indonesia dengan memperluas infrastruktur pengisian daya untuk
kendaraan listrik. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat adopsi
kendaraan listrik di Tanah Air.
Direktur Perencanaan Perusahaan dan Pengembangan Usaha PLN, Hartanto Wibowo, mengungkapkan perusahaan telah mencatat pertumbuhan pesat dalam penyediaan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Jumlah SPKLU melonjak lebih dari lima kali lipat sejak 2021, mencapai lebih dari 1.500 unit hingga Agustus 2024. Layanan pengisian daya di rumah juga mengalami peningkatan signifikan hingga 130 kali lipat, melayani 14.000 pelanggan.
"PLN berfokus pada perluasan infrastruktur kendaraan listrik dengan memastikan bahwa stasiun pengisian daya tersedia secara luas dan terjangkau," kata Hartanto di Indonesia International Sustainable Forum (ISF) 2024 yang ditulis oleh Antara.
Seiring upaya PLN, adopsi kendaraan listrik di Indonesia juga meningkat tajam. Data Kementerian Perindustrian mencatat lonjakan populasi kendaraan listrik berbasis baterai, khususnya roda dua yang meningkat 262 persen dari 17 ribu unit pada 2022 menjadi 62 ribu unit pada 2023. Sementara itu, populasi kendaraan listrik roda empat tumbuh 43 persen, dari 8.000 unit pada 2022 menjadi 12 ribu unit pada 2023.
Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong investasi dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik melalui berbagai insentif, termasuk kebijakan perpajakan. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 79 Tahun 2023, pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan pajak bea masuk impor dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan listrik yang diimpor baik dalam bentuk completely knocked down (CKD) maupun completely built up (CBU).
Insentif ini berlaku hingga akhir tahun 202 dengan harapan mampu meningkatkan daya saing industri manufaktur kendaraan listrik Indonesia.
Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal kapasitas produksi. Data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menunjukkan kemampuan produksi kendaraan listrik Indonesia masih tertinggal, dengan kapasitas tahunan mencapai 34.000 mobil, 2.480 bus, dan 1,45 juta sepeda motor. Sebagai perbandingan, Thailand memiliki kapasitas produksi kendaraan listrik hingga 240.000 unit per tahun.
Untuk itu, pemerintah menargetkan dua juta mobil listrik penumpang dan 13 juta sepeda motor listrik beroperasi di jalan raya pada 2030. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri kendaraan listrik global dan mempercepat transisi menuju energi bersih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
