Hanoi: Pemerintah Jepang dan sejumlah produsen otomotif besar memperingatkan Vietnam mengenai rencana larangan motor berbahan bakar bensin di Hanoi mulai 2026 berpotensi menimbulkan kehilangan lapangan kerja dan mengganggu pasar sepeda motor senilai USD4,6 miliar.
Langkah Vietnam ini menjadi sorotan setelah Perdana Menteri, Pham Minh Chinh, mengeluarkan arahan untuk melarang motor bensin masuk ke pusat ibu kota pada pertengahan 2026 sebagai bagian dari upaya menekan polusi udara.
Pembatasan lebih luas dijadwalkan berlaku pada 2028 dan kemungkinan akan meluas ke wilayah lain di negara tersebut, dikutip dari Reuters.
Sebagai respons, Kedutaan Besar Jepang di Hanoi mengirimkan surat resmi kepada otoritas Vietnam yang menyatakan bahwa larangan mendadak dapat mempengaruhi lapangan kerja di industri pendukung seperti dealer dan pemasok komponen sepeda motor.
Baca Juga:
Pasar Humanoid Robotic Diprediksi Lebih Besar dari Mobil?
Kedutaan juga meminta pemerintah Vietnam mempertimbangkan roadmap elektrifikasi yang realistis dengan periode persiapan dan penerapan bertahap. Seorang pejabat pemerintah Jepang menyebut surat tersebut telah dikirimkan pada September, meski pihak kedutaan enggan membagikan isi lengkapnya.
Peringatan dari Produsen Motor
Peringatan serupa juga datang dari asosiasi produsen motor asing di Vietnam yang dipimpin oleh Honda dan mencakup Yamaha serta Suzuki. Dalam surat yang dikirim pada Juli lalu, asosiasi menyebut larangan tersebut berpotensi menimbulkan gangguan produksi dan risiko kebangkrutan bagi perusahaan di rantai pasok.
Mereka menegaskan kebijakan ini bisa menimbulkan efek domino terhadap ratusan ribu pekerja serta mengganggu hampir 2.000 dealer dan sekitar 200 pemasok komponen.
Oleh karena itu, asosiasi meminta adanya masa transisi dengan waktu persiapan minimal dua hingga tiga tahun agar industri dapat menyesuaikan lini produksi sambil memperluas jaringan stasiun pengisian daya dan standar keselamatan kendaraan listrik.
Hanoi: Pemerintah Jepang dan sejumlah
produsen otomotif besar memperingatkan Vietnam mengenai rencana larangan
motor berbahan bakar bensin di Hanoi mulai 2026 berpotensi menimbulkan kehilangan lapangan kerja dan mengganggu pasar sepeda motor senilai USD4,6 miliar.
Langkah Vietnam ini menjadi sorotan setelah Perdana Menteri, Pham Minh Chinh, mengeluarkan arahan untuk melarang motor bensin masuk ke pusat ibu kota pada pertengahan 2026 sebagai bagian dari upaya menekan polusi udara.
Pembatasan lebih luas dijadwalkan berlaku pada 2028 dan kemungkinan akan meluas ke wilayah lain di negara tersebut, dikutip dari Reuters.
Sebagai respons, Kedutaan Besar Jepang di Hanoi mengirimkan surat resmi kepada otoritas Vietnam yang menyatakan bahwa larangan mendadak dapat mempengaruhi lapangan kerja di industri pendukung seperti dealer dan pemasok komponen sepeda motor.
Kedutaan juga meminta pemerintah Vietnam mempertimbangkan roadmap elektrifikasi yang realistis dengan periode persiapan dan penerapan bertahap. Seorang pejabat pemerintah Jepang menyebut surat tersebut telah dikirimkan pada September, meski pihak kedutaan enggan membagikan isi lengkapnya.
Peringatan dari Produsen Motor
Peringatan serupa juga datang dari asosiasi produsen motor asing di Vietnam yang dipimpin oleh Honda dan mencakup Yamaha serta Suzuki. Dalam surat yang dikirim pada Juli lalu, asosiasi menyebut larangan tersebut berpotensi menimbulkan gangguan produksi dan risiko kebangkrutan bagi perusahaan di rantai pasok.
Mereka menegaskan kebijakan ini bisa menimbulkan efek domino terhadap ratusan ribu pekerja serta mengganggu hampir 2.000 dealer dan sekitar 200 pemasok komponen.
Oleh karena itu, asosiasi meminta adanya masa transisi dengan waktu persiapan minimal dua hingga tiga tahun agar industri dapat menyesuaikan lini produksi sambil memperluas jaringan stasiun pengisian daya dan standar keselamatan kendaraan listrik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(UDA)
