NEWSTICKER
Sejumlah sepeda motor yang melintas Jalan Sudirman. MI/Ramdani
Sejumlah sepeda motor yang melintas Jalan Sudirman. MI/Ramdani

Peraturan Pemerintah

DPR Usulkan Sepeda Motor Dilarang Melintas Jalan Nasional

Otomotif dprd bolos pembatasan sepeda motor
Ekawan Raharja • 24 Februari 2020 09:28
Jakarta: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali melontarkan pendapat mengenai pembatasan sepeda motor yang ada di Indonesia. Disebutkan sebaiknya sepeda motor yang ada dilarang untuk melintas jalanan nasional.
 
Wakil Ketua Komisi V DPR Republik Indonesia, Nurhayati Monoarfa, mewacanakan untuk mengatur jumlah kendaraan di jalan raya dengan cara pembatasan kepemilikan kendaraan untuk menjadi salah satu langkah mengatasi kesemrawutan di jalan raya. Secara lebih spesifik, Nurhayati juga mengemukakan pendapatnya untuk penting diberlakukannya aturan mengenai area mana saja yang diperbolehkan bagi kendaraan roda dua untuk melintas.
 
“Itu mungkin yang harus kita atur kendaraan roda dua ini. Di area mana saja yang boleh dilintasi roda dua. Yang pasti, jika berkaca dari jalan nasional diseluruh dunia, tidak ada roda dua melintas. Dimanapun, di seluruh dunia kecuali di atas 250 cc. Di jalan kabupaten, kota, provinsi juga tidak ada. Tetapi, adanya di jalan-jalan perumahan atau di jalur-jalur yang memang tidak dilintasi kendaraan umum. Itu yang mungkin akan kita atur dalam Undang-Undang,” papar politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) itu melalui keterangan resminya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebab, jika berkaca dari sejumlah jalan nasional negara di dunia seperti di Tiongkok tidak ada kendaraan roda dua di jalan raya nasionalnya, kecuali kendaraan roda dua dengan kapasitas mesin di atas 250 cc. Pendapat tersebut dikemukakan Nurhayati saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar, guna membahas masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU Revisi UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan di Gedung Nusantara, Senayan Jakarta.
 
Namun demikian, Nurhayati menegaskan wacana pembatasan kepemilikan dan pengaturan area lintas itu tidak serta merta melarang penggunaan kendaraan roda dua. Lebih lanjut, ia menandaskan ia tidak menutup mata akan begitu pentingnya kendaraan roda dua yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Untuk itu, Nurhayati mengungkapkan hanya akan mewacanakan pengaturan pembatasan kepemilikan kendaraan roda dua serta pengaturan area kendaraan roda dua dengan tetap mengakomodir kendaraan roda dua bagi masyarakat.
 
“Tidak adanya roda dua pun akan menyulitkan masyarakat luas. Di tempat-tempat seperti Jakarta, mungkin tidak menjadi masalah karena kendaraan umumnya sudah baik seperti adanya MRT dan lain-lain. Tetapi, di daerah-daerah lain itu mungkin agak kesulitan kalau kendaraan roda dua tidak diakomodir. Tetapi, area dimana kendaraan roda dua bisa melintas mungkin itu yang bisa kita atur,” pungkas legislator dapil Jawa Barat XI itu.
 

(UDA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif