Seoul: Insiden kebakaran mobil listrik yang terjadi di area basement memicu respons cepat dari Pemerintah Korea Selatan (Korsel). Demi mengurangi risiko, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang melarang kendaraan listrik (EV) dengan baterai di atas 90 persen untuk parkir di area bawah tanah apartemen, yang akan berlaku mulai September 2024.
Dalam upaya ini, pemilik EV diwajibkan membatasi pengisian daya baterai hingga 90 persen. Pemerintah juga menetapkan standar keselamatan baru bagi pabrikan, memperbesar selisih antara kapasitas total baterai dan yang dapat digunakan menjadi 10 persen dari sebelumnya 3-5 persen. Pemilik yang mematuhi aturan ini akan mendapatkan sertifikat khusus yang memungkinkan mereka parkir di basement.
Tak hanya itu, pemerintah juga menerapkan pembatasan pengisian daya hingga 80 persen di seluruh Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Korea Selatan. Langkah ini berlaku bagi semua operator SPKLU dan didasarkan pada teori bahwa baterai yang terisi daya berlebihan bisa membahayakan.
Padahal pengajar di Universitas Sungkyunkwan dan kepala riset baterai, Profesor Yoon Won-sub, menjelaskan mengisi daya baterai berlebihan bukan penyebab kendaraan listrik terbakar.
"EV sejak awal didesain untuk tidak pernah terisi penuh daya baterainya, sekalipun pada informasi di dasbor mengatakan mereka telah terisi 100 persen. Ini sebuah teori yang belum terbukti baterai dengan daya penuh memperbesar resiko terbakar," ucap Yoon dikutip dari Korea JoongAng Daily.
Misal sebuah baterai nickel cobalt manganese yang secara teori mampu menyimpan daya maksimum 275 mAh. Pada nyatanya, baterai ini hanya bisa terisi 210 mAh dalam pemakaian harian. Ini kemudian yang digunakan pabrikan sebagai sebuah kondisi 100 persen.
Selain itu, aturan yang diterapkan oleh Pemerintah setempat menuai protes dari pemilik EV. Mereka menganggap kebijakan tersebut mengurangi kenyamanan dan jarak tempuh, yang merupakan faktor utama dalam memilih kendaraan listrik. Mereka pun mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mendorong masyarakat beralih ke EV, namun membatasi akses dan pengisian dayanya dengan ketat.
Langkah drastis ini memunculkan dilema bagi pemilik kendaraan listrik yang kini harus menyesuaikan diri dengan batasan baru di tengah isu keselamatan yang terus berkembang.
Seoul: Insiden
kebakaran mobil listrik yang terjadi di area basement memicu respons cepat dari Pemerintah Korea Selatan (Korsel). Demi mengurangi risiko, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang melarang
kendaraan listrik (EV) dengan baterai di atas 90 persen untuk parkir di area bawah tanah apartemen, yang akan berlaku mulai September 2024.
Dalam upaya ini, pemilik EV diwajibkan membatasi pengisian daya baterai hingga 90 persen. Pemerintah juga menetapkan standar keselamatan baru bagi pabrikan, memperbesar selisih antara kapasitas total baterai dan yang dapat digunakan menjadi 10 persen dari sebelumnya 3-5 persen. Pemilik yang mematuhi aturan ini akan mendapatkan sertifikat khusus yang memungkinkan mereka parkir di basement.
Tak hanya itu, pemerintah juga menerapkan pembatasan pengisian daya hingga 80 persen di seluruh Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Korea Selatan. Langkah ini berlaku bagi semua operator SPKLU dan didasarkan pada teori bahwa baterai yang terisi daya berlebihan bisa membahayakan.
Padahal pengajar di Universitas Sungkyunkwan dan kepala riset baterai, Profesor Yoon Won-sub, menjelaskan mengisi daya baterai berlebihan bukan penyebab kendaraan listrik terbakar.
"EV sejak awal didesain untuk tidak pernah terisi penuh daya baterainya, sekalipun pada informasi di dasbor mengatakan mereka telah terisi 100 persen. Ini sebuah teori yang belum terbukti baterai dengan daya penuh memperbesar resiko terbakar," ucap Yoon dikutip dari Korea JoongAng Daily.
Misal sebuah baterai nickel cobalt manganese yang secara teori mampu menyimpan daya maksimum 275 mAh. Pada nyatanya, baterai ini hanya bisa terisi 210 mAh dalam pemakaian harian. Ini kemudian yang digunakan pabrikan sebagai sebuah kondisi 100 persen.
Selain itu, aturan yang diterapkan oleh Pemerintah setempat menuai protes dari pemilik EV. Mereka menganggap kebijakan tersebut mengurangi kenyamanan dan jarak tempuh, yang merupakan faktor utama dalam memilih kendaraan listrik. Mereka pun mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mendorong masyarakat beralih ke EV, namun membatasi akses dan pengisian dayanya dengan ketat.
Langkah drastis ini memunculkan dilema bagi pemilik kendaraan listrik yang kini harus menyesuaikan diri dengan batasan baru di tengah isu keselamatan yang terus berkembang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
