Subsidi untuk mobil dan bus listrik baru akan berlaku pada 1 April 2023. Berbeda dengan motor listrik yang subsidinya sudah bisa dirasakan per 20 Maret 2023.
Dia pun menjabarkan bahwa insentif PPN Mobil dan Bus Listrik untuk tahun 2023, di mana mobil listrik dan bus listrik dengan TKDN diatas 40 persen mengikuti program Kementerian Perindustrian diberikan insentif PPN sebesar 10 persen sehingga PPN yang harus dibayar hanya 1 persen. Bus listrik dengan TKDN lebih dari 20-40 persen diberikan insentif PPN sebesar 5 persen sehingga PPN yang harus dibayarkan sebesar 6 persen.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Luhut menjelaskan jika belajar dari beberapa negara dan juga negara tetangga yang secara agresif mendorong adopsi kendaraan listrik dengan berbagai insentif, Indonesia memiliki resiko besar hanya menjadi pasar saja jika tidak bertindak dengan cepat. Pemerintah berharap dengan adanya percepatan program ini, Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain untuk menarik investasi dari produsen.
“Program ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kemandirian energi Indonesia. Saat ini, Indonesia merupakan negara importir BBM fosil sehingga peningkatan adopsi kendaraan listrik dapat mengurangi ketergantungan terhadap BBM fosil tersebut, dan dapat memperkuat neraca perdagangan Indonesia," ucap Luhut melalui keterangan resminya.
"Jika kita berhasil mentransformasi dan mengelektrifikasi sektor transportasi kita, maka Indonesia dapat mengurangi dampak negatif emisi gas rumah kaca yang membantu pemenuhan komitmen Net Zero Emission dan memberikan kualitas lingkungan yang lebih baik bagi anak cucu kita kelak,” papar Luhut.
