Jakarta: Pelanggaran Over Dimension Over Load (odol) atau kelebihan dimensi-beban masih kerap ditemui di jalanan. DPR menilai Kementerian Perhubungan dan Kepolisian harus lebih berkoordinasi untuk mengatasi masalah tersebut.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menilai Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, perlu memaksimalkan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait penanganan atau penertiban ODOL. Dengan adanya koordinasi yang maksimal itu, diharapkan dapat meminimalisasi keberadaan truk ODOL untuk bisa memasuki jembatan timbang maupun pelabuhan seberang.
“Saya pikir bukan sesuatu hal yang sulit untuk diamankan truk ODOL ini kalau pengawasan dari Korlantasnya optimal,” ungkap Andi Iwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat di Ruang Rapat Komisi V, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2022)
Ia pun memaparkan dirinya pernah bersama Komisi V DPR RI melakukan studi banding komunikasi dengan Kementerian Transportasi di salah satu negara. Pihak berwenang di sana, menurutnya, juga memiliki pengalaman serupa terkait persoalan ODOL yang sulit diatasi tersebut. Sehingga, ia menilai apabila Dirjen Perhubungan Darat mampu memberi terobosan hal itu akan luar biasa.
“Kami harap dan kami yakin bahwa hal itu insyaallah akan bisa diselesaikan,” imbuhnya
Ia pun menyoroti terkait jam operasi jembatan timbang yang ada di pelabuhan. Menurutnya, keberadaan jembatan timbang saat ini yang seyogyanya untuk mengatasi truk ODOL justru menimbulkan masalah baru berupa kemacetan. Ia mengusulkan agar pemerintah dapat memanfaatkan teknologi berupa sistem online.
“Mungkin teknologinya bisa lebih dioptimalkan lagi tidak perlu jembatan timbang. Mereka (para supir truk) hanya cukup melihat dari berat atau tonase itu secara langsung melalui sensor atau model kamera. Sehingga, bisa mengetahui kendaraan tersebut (apakah) over dimension atau pun over load. Itu kalau disinkronkan dengan sistem online yang kemudian memberikan sanksi denda atau pencabutan izin yang dengan Dirjen perhubungan darat, saya kira kita tidak perlu lagi banyak missed di wilayah itu,” jelas Andi Iwan.
Ia menjelaskan dampak dari kemacetan yang mengular tersebut memunculkan banyak truk yang ngetem di jalan. Para supir truk itu menunggu sampai sudah tidak ada lagi orang di jembatan timbang baru kemudian mereka melewati jalan tersebut. Sehingga dirinya berharap penggunaan teknologi tersebut dapat membentuk ketertiban secara langsung dan segera dapat diimplementasikan.
“Aplikasi tersebut sudah banyak dipergunakan di negara-negara lain,” pungkasnya.
Jakarta: Pelanggaran Over Dimension Over Load (odol) atau kelebihan dimensi-beban masih kerap ditemui di jalanan. DPR menilai Kementerian Perhubungan dan Kepolisian harus lebih berkoordinasi untuk mengatasi masalah tersebut.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menilai Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, perlu memaksimalkan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait penanganan atau penertiban ODOL. Dengan adanya koordinasi yang maksimal itu, diharapkan dapat meminimalisasi keberadaan truk ODOL untuk bisa memasuki jembatan timbang maupun pelabuhan seberang.
“Saya pikir bukan sesuatu hal yang sulit untuk diamankan truk ODOL ini kalau pengawasan dari Korlantasnya optimal,” ungkap Andi Iwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat di Ruang Rapat Komisi V, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2022)
Ia pun memaparkan dirinya pernah bersama Komisi V DPR RI melakukan studi banding komunikasi dengan Kementerian Transportasi di salah satu negara. Pihak berwenang di sana, menurutnya, juga memiliki pengalaman serupa terkait persoalan ODOL yang sulit diatasi tersebut. Sehingga, ia menilai apabila Dirjen Perhubungan Darat mampu memberi terobosan hal itu akan luar biasa.
“Kami harap dan kami yakin bahwa hal itu insyaallah akan bisa diselesaikan,” imbuhnya
Ia pun menyoroti terkait jam operasi jembatan timbang yang ada di pelabuhan. Menurutnya, keberadaan jembatan timbang saat ini yang seyogyanya untuk mengatasi truk ODOL justru menimbulkan masalah baru berupa kemacetan. Ia mengusulkan agar pemerintah dapat memanfaatkan teknologi berupa sistem online.
“Mungkin teknologinya bisa lebih dioptimalkan lagi tidak perlu jembatan timbang. Mereka (para supir truk) hanya cukup melihat dari berat atau tonase itu secara langsung melalui sensor atau model kamera. Sehingga, bisa mengetahui kendaraan tersebut (apakah) over dimension atau pun over load. Itu kalau disinkronkan dengan sistem online yang kemudian memberikan sanksi denda atau pencabutan izin yang dengan Dirjen perhubungan darat, saya kira kita tidak perlu lagi banyak missed di wilayah itu,” jelas Andi Iwan.
Ia menjelaskan dampak dari kemacetan yang mengular tersebut memunculkan banyak truk yang ngetem di jalan. Para supir truk itu menunggu sampai sudah tidak ada lagi orang di jembatan timbang baru kemudian mereka melewati jalan tersebut. Sehingga dirinya berharap penggunaan teknologi tersebut dapat membentuk ketertiban secara langsung dan segera dapat diimplementasikan.
“Aplikasi tersebut sudah banyak dipergunakan di negara-negara lain,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ERA)
