Jakarta: Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) bersama Pemerintah Indonesia menyambut peluncuran Laporan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 yang digelar pada Jumat (30 Januari 2026) di The Westin Jakarta.
Laporan tersebut menegaskan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle (BEV) secara signifikan.
Sekretaris Jenderal AEML, Rian Ernest, menyampaikan dukungan terhadap langkah strategis pemerintah dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik nasional. Ia menilai kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga ekonomi dan ketahanan energi.
"AEML akan terus mendukung program pemerintah untuk percepatan adopsi BEV ini. Kami meyakini adopsi kendaraan listrik yang lebih masif akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara, antara lain membuat langit kota lebih biru, mengurangi beban subsidi BBM secara signifikan, serta memperkuat ketahanan energi nasional dengan menurunkan ketergantungan terhadap impor BBM," ujar Rian Ernest melalui keterangan resminya.
Baca Juga:
Kebakaran Mobil di Tol Jagorawi, Melibatkan Jetour & BMW
Penjualan BEV Melonjak, Varian Meningkat Tajam
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memaparkan bahwa Perpres 79/2023 dirancang untuk memutus siklus hambatan struktural di pasar kendaraan listrik, yang sebelumnya ditandai oleh pasar kecil, pilihan produk terbatas, serta keraguan produsen untuk berinvestasi.
Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin, menyampaikan sejak 2023 hingga 2025, penjualan BEV roda empat di Indonesia tumbuh rata-rata 147 persen per tahun. Dalam periode yang sama, jumlah varian kendaraan listrik meningkat dari 16 model menjadi 138 model.
“Perpres 79/2023 dirancang untuk memecah hambatan struktural tersebut. Elektrifikasi bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga bagian dari strategi kemandirian energi, mengingat sekitar 97% sumber listrik nasional berasal dari sumber domestik, berbeda dengan BBM yang masih sangat bergantung pada impor,” jelas Rachmat.
Ia menambahkan, produksi dalam negeri diproyeksikan akan semakin dominan seiring penguatan basis manufaktur nasional.
Investasi Tembus Rp36,1 Triliun
Dari sisi investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sektor kendaraan listrik roda empat meningkat 147 persen pada periode 2023-2025 dengan total nilai mencapai Rp36,1 triliun.
Baca Juga:
Kebakaran Mobil di Tol Jagorawi, Melibatkan Jetour & BMW
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Roro Reni Fitriani, menekankan insentif impor yang diberikan pemerintah tetap disertai pengawasan ketat.
"Kita tidak serta-merta hanya membebaskan impor CBU masuk ke Indonesia, tapi secara jangka panjang pelaku usaha harus berkontribusi terhadap realisasi investasi. Hal ini membuktikan insentif efektif menarik komitmen jangka panjang, bukan sekadar membuka keran impor," tegasnya.
Sementara itu, Kementerian Perindustrian melaporkan terdapat 14 perusahaan yang telah berproduksi di Indonesia dengan kapasitas nasional sekitar 410 ribu unit per tahun. Pada 2026, fokus kebijakan diarahkan pada pendalaman manufaktur dengan target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen, terutama pada sektor industri baterai.
Indonesia Dibidik Jadi Basis Produksi Ekspor
Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya diposisikan sebagai pasar domestik, tetapi juga sebagai basis produksi global.
"Kami memastikan pabrik yang dibangun di Indonesia tidak hanya untuk kawasan kita, tapi juga untuk pasar regional maupun negara lain," ungkap Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan di bawah Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Andri Gilang.
Insentif impor yang bersifat sementara dalam program Perpres 79/2023 telah berakhir pada akhir 2025. Ke depan, pemerintah akan melanjutkan akselerasi melalui kebijakan preferensi tarif seperti BBNKB, PKB, dan PPnBM guna menjaga pertumbuhan adopsi kendaraan listrik yang berkelanjutan.
Jakarta: Asosiasi Ekosistem
Mobilitas Listrik (AEML) bersama Pemerintah Indonesia menyambut peluncuran Laporan Pelaksanaan Peraturan Presiden (
Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 yang digelar pada Jumat (30 Januari 2026) di The Westin Jakarta.
Laporan tersebut menegaskan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle (BEV) secara signifikan.
Sekretaris Jenderal AEML, Rian Ernest, menyampaikan dukungan terhadap langkah strategis pemerintah dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik nasional. Ia menilai kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga ekonomi dan ketahanan energi.
"AEML akan terus mendukung program pemerintah untuk percepatan adopsi BEV ini. Kami meyakini adopsi kendaraan listrik yang lebih masif akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara, antara lain membuat langit kota lebih biru, mengurangi beban subsidi BBM secara signifikan, serta memperkuat ketahanan energi nasional dengan menurunkan ketergantungan terhadap impor BBM," ujar Rian Ernest melalui keterangan resminya.
Penjualan BEV Melonjak, Varian Meningkat Tajam
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memaparkan bahwa Perpres 79/2023 dirancang untuk memutus siklus hambatan struktural di pasar kendaraan listrik, yang sebelumnya ditandai oleh pasar kecil, pilihan produk terbatas, serta keraguan produsen untuk berinvestasi.
Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin, menyampaikan sejak 2023 hingga 2025, penjualan BEV roda empat di Indonesia tumbuh rata-rata 147 persen per tahun. Dalam periode yang sama, jumlah varian kendaraan listrik meningkat dari 16 model menjadi 138 model.
“Perpres 79/2023 dirancang untuk memecah hambatan struktural tersebut. Elektrifikasi bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga bagian dari strategi kemandirian energi, mengingat sekitar 97% sumber listrik nasional berasal dari sumber domestik, berbeda dengan BBM yang masih sangat bergantung pada impor,” jelas Rachmat.
Ia menambahkan, produksi dalam negeri diproyeksikan akan semakin dominan seiring penguatan basis manufaktur nasional.
Investasi Tembus Rp36,1 Triliun
Dari sisi investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sektor kendaraan listrik roda empat meningkat 147 persen pada periode 2023-2025 dengan total nilai mencapai Rp36,1 triliun.
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Roro Reni Fitriani, menekankan insentif impor yang diberikan pemerintah tetap disertai pengawasan ketat.
"Kita tidak serta-merta hanya membebaskan impor CBU masuk ke Indonesia, tapi secara jangka panjang pelaku usaha harus berkontribusi terhadap realisasi investasi. Hal ini membuktikan insentif efektif menarik komitmen jangka panjang, bukan sekadar membuka keran impor," tegasnya.
Sementara itu, Kementerian Perindustrian melaporkan terdapat 14 perusahaan yang telah berproduksi di Indonesia dengan kapasitas nasional sekitar 410 ribu unit per tahun. Pada 2026, fokus kebijakan diarahkan pada pendalaman manufaktur dengan target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen, terutama pada sektor industri baterai.
Indonesia Dibidik Jadi Basis Produksi Ekspor
Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya diposisikan sebagai pasar domestik, tetapi juga sebagai basis produksi global.
"Kami memastikan pabrik yang dibangun di Indonesia tidak hanya untuk kawasan kita, tapi juga untuk pasar regional maupun negara lain," ungkap Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan di bawah Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Andri Gilang.
Insentif impor yang bersifat sementara dalam program Perpres 79/2023 telah berakhir pada akhir 2025. Ke depan, pemerintah akan melanjutkan akselerasi melalui kebijakan preferensi tarif seperti BBNKB, PKB, dan PPnBM guna menjaga pertumbuhan adopsi kendaraan listrik yang berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
