Jakarta: President Director PT Astra Otoparts Tbk, Hamdhani D Salim, menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur pengisian daya berbasis baterai untuk mendorong pertumbuhan kendaraan listrik (EV) di Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi adalah tingginya biaya pembangunan stasiun pengisian daya serta rendahnya tingkat pemanfaatan oleh konsumen.
“Tantangan lainnya datang dari sisi regulasi, seperti proses perizinan dan kebijakan harga listrik yang perlu disesuaikan untuk mendukung keberlanjutan usaha stasiun pengisian daya,” ujar Hamdhani dikutip dari Antara.
Hingga saat ini, infrastruktur pengisian daya masih terbatas, dan kondisi ini menjadi salah satu penghambat pertumbuhan pasar EV di Indonesia. Meski demikian, Hamdhani menilai tantangan ini wajar mengingat teknologi EV masih dalam tahap awal di Indonesia dan dunia. Ia tetap optimistis dengan adanya perbaikan dalam berbagai aspek, industri EV di Indonesia dapat tumbuh lebih pesat.
“Kita semua tahu bahwa teknologi ini masih baru bagi semua orang di seluruh dunia. Era elektrifikasi masih di tahap awal, sehingga wajar jika di Indonesia kita menghadapi situasi yang sama, di mana masih ada banyak hal yang perlu ditingkatkan,” jelas Hamdhani.
CEO PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk, Gilarsi W Setijono, juga menyatakan regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mendukung industri EV yang sedang berkembang. Menurutnya, aturan yang ada masih berdasarkan regulasi lama, sehingga dibutuhkan penyesuaian untuk menciptakan kebijakan yang lebih relevan dengan perkembangan industri saat ini.
“Kebijakan saat ini masih didasarkan pada aturan lama, sementara kita bermain dengan aturan baru. Diperlukan diskusi bersama untuk menetapkan aturan baru yang lebih relevan dengan kondisi saat ini,” kata Gilarsi.
Ia menambahkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat penting untuk mempercepat pengembangan infrastruktur pengisian daya, seperti yang telah dilakukan beberapa perusahaan otomotif melalui pembangunan jaringan pengisian daya di dealer mereka.
Gilarsi optimis dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi yang kuat, pertumbuhan EV di Indonesia akan semakin pesat. Infrastruktur pengisian daya yang memadai tidak hanya akan mendorong penggunaan EV secara lebih luas, tetapi juga mengurangi emisi karbon dan membantu Indonesia mencapai target emisi nol karbon atau net zero emission (NZE).
“Dengan komitmen bersama dan strategi yang jelas, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam transisi energi global menuju keberlanjutan,” tutup Gilarsi.
Pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia membutuhkan perbaikan di berbagai sektor, dan dukungan regulasi serta infrastruktur yang memadai menjadi kunci sukses dalam pengembangan industri ini.
Jakarta: President Director PT
Astra Otoparts Tbk, Hamdhani D Salim, menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur pengisian daya berbasis baterai untuk mendorong pertumbuhan
kendaraan listrik (EV) di Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi adalah tingginya biaya pembangunan stasiun pengisian daya serta rendahnya tingkat pemanfaatan oleh konsumen.
“Tantangan lainnya datang dari sisi regulasi, seperti proses perizinan dan kebijakan harga listrik yang perlu disesuaikan untuk mendukung keberlanjutan usaha stasiun pengisian daya,” ujar Hamdhani dikutip dari Antara.
Hingga saat ini, infrastruktur pengisian daya masih terbatas, dan kondisi ini menjadi salah satu penghambat pertumbuhan pasar EV di Indonesia. Meski demikian, Hamdhani menilai tantangan ini wajar mengingat teknologi EV masih dalam tahap awal di Indonesia dan dunia. Ia tetap optimistis dengan adanya perbaikan dalam berbagai aspek, industri EV di Indonesia dapat tumbuh lebih pesat.
“Kita semua tahu bahwa teknologi ini masih baru bagi semua orang di seluruh dunia. Era elektrifikasi masih di tahap awal, sehingga wajar jika di Indonesia kita menghadapi situasi yang sama, di mana masih ada banyak hal yang perlu ditingkatkan,” jelas Hamdhani.
CEO PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk, Gilarsi W Setijono, juga menyatakan regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mendukung industri EV yang sedang berkembang. Menurutnya, aturan yang ada masih berdasarkan regulasi lama, sehingga dibutuhkan penyesuaian untuk menciptakan kebijakan yang lebih relevan dengan perkembangan industri saat ini.
“Kebijakan saat ini masih didasarkan pada aturan lama, sementara kita bermain dengan aturan baru. Diperlukan diskusi bersama untuk menetapkan aturan baru yang lebih relevan dengan kondisi saat ini,” kata Gilarsi.
Ia menambahkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat penting untuk mempercepat pengembangan infrastruktur pengisian daya, seperti yang telah dilakukan beberapa perusahaan otomotif melalui pembangunan jaringan pengisian daya di dealer mereka.
Gilarsi optimis dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi yang kuat, pertumbuhan EV di Indonesia akan semakin pesat. Infrastruktur pengisian daya yang memadai tidak hanya akan mendorong penggunaan EV secara lebih luas, tetapi juga mengurangi emisi karbon dan membantu Indonesia mencapai target emisi nol karbon atau net zero emission (NZE).
“Dengan komitmen bersama dan strategi yang jelas, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam transisi energi global menuju keberlanjutan,” tutup Gilarsi.
Pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia membutuhkan perbaikan di berbagai sektor, dan dukungan regulasi serta infrastruktur yang memadai menjadi kunci sukses dalam pengembangan industri ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
