Airlangga Tagih Komitmen Pabrik BYD di Indonesia: Kalau Tidak Ekspor, KEK Saya Cabut

Tangerang: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya komitmen investasi yang berdampak nyata pada perekonomian Indonesia saat mengunjungi booth BYD di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024. Airlangga langsung menanyakan realisasi pembangunan pabrik produsen otomotif asal China tersebut di Tanah Air. “Jadi buat pabrik atau tidak? Jangan hanya untuk dalam negeri, tapi juga harus ekspor. Kalau tidak ekspor, status special economic zones (Kawasan Ekonomi Khusus/KEK) untuk BYD akan saya cabut ni,” ujar Airlangga dengan tegas di hadapan General Manager BYD Asia Pacific Auto Sales Division, Liu Xueliang di lokasi, Minggu 1 Desember 2024 Baca juga: BYD Rayakan 30 Tahun Inovasi, Siap Hadirkan Merek Denza di Indonesia Pernyataan itu merujuk pada status KEK yang diberikan kepada BYD di Kawasan Industri Subang Smartpolitan, Jawa Barat. Fasilitas manufaktur ini telah mendapatkan sejumlah insentif dari pemerintah, termasuk pembebasan tarif bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sebagai upaya mendukung pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Liu menanggapi pertanyaan Airlangga. Ia memastikan bahwa pembangunan pabrik berjalan sesuai jadwal.  “Akhir tahun depan, pabrik akan selesai. Jadi bisa langsung segera beroperasi di Indonesia,” kata Liu. Pabrik seluas 106 hektar itu akan memiliki kapasitas produksi 150.000 unit per tahun, dengan target utama memenuhi pasar domestik sekaligus ekspor. Namun, ia belum memberikan rincian produk yang akan dirakit pada fase awal operasional pabrik. "Yang pasti kita menjadikan Indonesia sebagai salah satu yang paling besar di global," lanjut Liu.  Komitmen BYD untuk menginvestasikan Rp11,7 triliun dalam proyek ini menjadi bagian dari strategi besar perusahaan menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis produksi kendaraan listrik di dunia. Rencana tersebut sejalan dengan visi pemerintah memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik. Hingga akhir 2025, BYD masih dapat menikmati insentif impor berdasarkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi. Namun, pemerintah juga menaruh ekspektasi besar agar fasilitas ini segera memberi dampak nyata, termasuk kontribusi pada ekspor dan lapangan kerja.