Kemenhub Dorong Bus Listrik, Jakarta Target 10.000 Unit pada 2030

Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan mendorong percepatan elektrifikasi kendaraan angkutan umum sebagai langkah penting untuk menekan emisi sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. "Elektrifikasi angkutan umum khususnya bus listrik, menjadi salah satu strategi penting untuk menurunkan emisi serta mendorong efisiensi operasional transportasi," kata Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Hubdat Kemenhub Rudi Irawan di Jakarta, Kamis (18/9). Langkah ini ditindaklanjuti melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Elektrifikasi Angkutan Umum dalam Mendukung Penggunaan Energi Bersih. Rudi menegaskan, kebijakan ini sejalan dengan target nasional mencapai net zero emission pada 2060 sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Menurutnya, sektor transportasi darat masih menjadi penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor, khususnya kendaraan pribadi, memperparah polusi udara dan konsumsi energi fosil. Baca Juga: Berburu Sepeda Motor Berteknologi Anyar, Hanya di IMOS 2025 "Melalui kegiatan ini, saya mengajak seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, akademisi, maupun masyarakat untuk bekerja sama mendukung percepatan penggunaan energi bersih di sektor transportasi darat," imbuhnya. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menambahkan, pencemaran udara di Jakarta sekitar 67 persen berasal dari kendaraan umum. Saat ini, Jakarta bahkan tercatat sebagai kota dengan tingkat polusi ketiga tertinggi di dunia. "Sebagai upaya mengurangi polusi, kami menginisiasi peralihan bus TransJakarta dari berbahan bakar minyak ke bus listrik. Kini sudah ada 260 bus listrik. Tahun ini direncanakan penambahan 200 bus listrik. Sementara target pada tahun 2030 memenuhi sebanyak 10.000 bus listrik," jelas Khoirudin. Ia menyebut, peralihan bus listrik berdasarkan hasil evaluasi mampu mengurangi emisi hingga 20 ribu ton karbon di Jakarta. Atas capaian tersebut, Ibu Kota menerima Sertifikat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Kementerian Lingkungan Hidup. Baca Juga: Suzuki New XL7 Hybrid Alpha Kuro, Kian Maskulin dengan Aksen Eksklusif Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyatakan sependapat dengan langkah Pemprov DKI Jakarta yang mengutamakan kebijakan berbasis lingkungan. "Selain dari peralihan ke energi listrik, sumber polusi juga harus diperbaiki. Perlu komitmen bersama agar energi listrik yang nantinya digunakan dihasilkan dari sistem pembakaran yang ramah lingkungan karena saat ini energi listrik masih diperoleh dari 32 ribu ton batu bara," ujar Dedie. Ia menambahkan, pihaknya mengapresiasi inisiatif DKI Jakarta yang telah menghubungkan layanan TransJakarta hingga ke Bogor. Menurutnya, hal ini membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang selama ini menjadi salah satu penyumbang polusi.