Jakarta: Wacana jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di sejumlah jalanan DKI Jakarta terus menjadi perhatian. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta wacana ini dikaji ulang lebih mendalam dan melihat sisi humanis dan kerakyatan.
Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, mengatakan wacana ERP di 25 titik jalan di Jakarta perlu untuk dikaji ulang. Sebab menurutnya, di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang belum normal, pemerintah perlu betul-betul mempelajari wacana tersebut.
"Harus diuji lagi ya karena ini masyarakat juga belum begitu normal perekonomiannya dan kalau di mana-mana harus berbayar juga harus diperhatikan banyak sekali yang masih belum mampu. Jadi, harus betul-betul dipelajari, diuji," ujar Novita dikutip dari situs resmi DPR RI.
Novita menambahkan setiap kebijakan yang diterapkan harus memiliki sisi humanis dan kerakyatan. Untuk itu, pihaknya berharap wacana tersebut dapat benar-benar dikaji secara lebih mendalam sehingga nantinya kebijakan tersebut tidak lantas memberatkan masyarakat.
"Semua dipajaki. Kemudian naik jalan tol (tarifnya) naik, maka dari itu tolong itu bisa dikaji yang sangat mendalam. Jalan mana yang memang dilalui oleh mungkin orang-orang yang mampu gitu ya tapi harus diperhatikan sekali dan berharap jangan memberatkan masyarakat," jelas Legislator Dapil Jawa Tengah VIII ini.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwacana akan memberlakukan jalan berbayar di sejumlah wilayah di Jakarta. Pengendalian lalu lintas secara ERP tersebut menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo sedang dibahas dan ditargetkan rampung pada tahun ini.
Perencanaan jalan berbayar di Jakarta tersebut bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas serta untuk mengatur volume kendaraan di Jakarta. Kebijakan jalan berbayar sendiri diusulkan dikenakan tarif sebesar Rp5-19 ribu. Angka ini didapat berdasarkan hasil kajian sejumlah ruas jalan.
Jakarta: Wacana jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di sejumlah jalanan DKI Jakarta terus menjadi perhatian. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta wacana ini dikaji ulang lebih mendalam dan melihat sisi humanis dan kerakyatan.
Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, mengatakan wacana ERP di 25 titik jalan di Jakarta perlu untuk dikaji ulang. Sebab menurutnya, di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang belum normal, pemerintah perlu betul-betul mempelajari wacana tersebut.
"Harus diuji lagi ya karena ini masyarakat juga belum begitu normal perekonomiannya dan kalau di mana-mana harus berbayar juga harus diperhatikan banyak sekali yang masih belum mampu. Jadi, harus betul-betul dipelajari, diuji," ujar Novita dikutip dari situs resmi DPR RI.
Novita menambahkan setiap kebijakan yang diterapkan harus memiliki sisi humanis dan kerakyatan. Untuk itu, pihaknya berharap wacana tersebut dapat benar-benar dikaji secara lebih mendalam sehingga nantinya kebijakan tersebut tidak lantas memberatkan masyarakat.
"Semua dipajaki. Kemudian naik jalan tol (tarifnya) naik, maka dari itu tolong itu bisa dikaji yang sangat mendalam. Jalan mana yang memang dilalui oleh mungkin orang-orang yang mampu gitu ya tapi harus diperhatikan sekali dan berharap jangan memberatkan masyarakat," jelas Legislator Dapil Jawa Tengah VIII ini.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwacana akan memberlakukan jalan berbayar di sejumlah wilayah di Jakarta. Pengendalian lalu lintas secara ERP tersebut menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo sedang dibahas dan ditargetkan rampung pada tahun ini.
Perencanaan jalan berbayar di Jakarta tersebut bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas serta untuk mengatur volume kendaraan di Jakarta. Kebijakan jalan berbayar sendiri diusulkan dikenakan tarif sebesar Rp5-19 ribu. Angka ini didapat berdasarkan hasil kajian sejumlah ruas jalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ERA)
