Aturan Ganjil Genap di Jakarta: Lokasi, Jam Operasional, Mekanisme, dan Sanksi

Jakarta: Pemerintah Provinsi DK Jakarta terus memberlakukan sistem ganjil genap sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara di Ibu Kota. Kebijakan ini, yang awalnya diberlakukan di beberapa ruas jalan utama, kini telah diperluas ke berbagai lokasi lainnya. Berikut adalah informasi lengkap mengenai aturan ganjil genap di Jakarta, mulai dari lokasi, jam operasional, mekanisme, hingga sanksi bagi pelanggar. Lokasi Ruas Jalan Ganjil Genap Aturan ganjil genap berlaku di 26 ruas jalan di Jakarta, adalah: Jakarta Pusat Jalan Gajah Mada Jalan Hayam Wuruk Jalan Majapahit Jalan Medan Merdeka Barat Jalan MH Thamrin Jalan Jenderal Sudirman Jalan Balikpapan Jalan Kyai Caringin Jalan Salemba Raya sisi Barat dan Jalan Salemba Raya sisi Timur (mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai Jalan Diponegoro) Jalan Kramat Raya Jalan Stasiun Senen Jalan Gunung Sahari   Jakarta Selatan Jalan Sisingamangaraja Jalan Panglima Polim Jalan Fatmawati Jalan Suryopranoto Jalan Gatot Subroto Jalan HR Rasuna Said Jakarta Timur Jalan MT Haryono Jalan D.I Pandjaitan Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalan Pramuka Jakarta Barat Jalan Pintu Besar Selatan  Jalan Tomang Raya  Jalan Jenderal S Parman Jam Operasional Ganjil Genap Sistem ganjil genap diberlakukan pada hari kerja, yakni Senin hingga Jumat, dengan dua sesi waktu operasional: Pagi hari: 06.00 - 10.00 WIB Sore hari: 16.00 - 21.00 WIB Aturan ini tidak berlaku pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.   Mekanisme Pemberlakuan Ganjil Genap Mekanisme ganjil genap mengacu pada nomor pelat kendaraan. Jika tanggal pada hari tersebut ganjil, maka hanya kendaraan dengan nomor pelat ganjil yang diizinkan melintas di ruas jalan tertentu, dan begitu pula sebaliknya. Misalnya, pada tanggal 1 Agustus (tanggal ganjil), hanya kendaraan dengan pelat nomor ganjil (misalnya B 1234 ABC) yang boleh melintas. Untuk pengawasan, Pemprov DKI Jakarta menggunakan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan kamera CCTV yang terpasang di berbagai titik strategis. Sistem ini memungkinkan penegakan hukum secara otomatis terhadap pelanggar aturan ganjil genap. Sanksi dan Tilang bagi Pelanggar Bagi pengendara yang melanggar aturan ganjil genap, sanksi tilang akan dikenakan. Berdasarkan Pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggar dapat dikenakan denda maksimal Rp500.000 atau pidana kurungan paling lama 2 bulan. Sanksi ini akan tercatat dalam sistem dan dapat dibayarkan melalui berbagai metode yang disediakan. Pihak kepolisian bersama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta secara rutin melakukan patroli dan penindakan di lapangan untuk memastikan kepatuhan pengendara terhadap aturan ini. Penggunaan ETLE juga memungkinkan tilang elektronik, di mana pelanggar akan menerima surat tilang yang dikirim ke alamat yang terdaftar pada nomor pelat kendaraan.