Jakarta: Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan pihaknya siap mengikuti arahan DPR RI terkait rencana penundaan impor mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih. Pernyataan itu disampaikan Joao merespons pesan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta pemerintah menunda rencana impor 105.000 kendaraan dari India.
”Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut. Pokoknya kami taat, setia, loyal kepada negara dan rakyat,” kata Joao dihubungi ANTARA.
Sebelumnya, Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M) dan Tata Motors Limited mendapatkan pesanan kendaraan niaga skala besar untuk mendukung Proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui Agrinas Pangan Nusantara. M&M sudah mengumumkan akan memasok 35.000 unit Scorpio Pik Up pada 2026 kepada Agrinas Pangan Nusantara, dan Tata Motors Limited mengumumkan kesepakatan pasokan 70.000 unit kendaraan untuk mendukung aktivitas pertanian dan logistik pedesaan.
Dasco meminta pemerintah menunda rencana impor tersebut karena Presiden Prabowo Subianto masih menjalani kunjungan kerja ke luar negeri.
"Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Dasco menilai Presiden akan membahas secara rinci rencana tersebut, termasuk meminta pendapat dan menghitung kesiapan industri dalam negeri sebelum keputusan diambil.
Keberatan dari Kementerian Perindustrian
Rasa keberatan juga ditunjukan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang menegaskan Indonesia telah mampu memproduksi kendaraan pikap secara mandiri. Hal tersebut dinilai sebagai bukti kemandirian industri otomotif nasional sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi.
Agus menyebut jika pengadaan 70.000 unit pikap 4x2 dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka akan menciptakan dampak ekonomi ke belakang (backward linkage) hingga sekitar Rp27 triliun.
Jakarta: Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan pihaknya siap mengikuti arahan DPR RI terkait rencana penundaan impor mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih. Pernyataan itu disampaikan Joao merespons pesan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta pemerintah menunda rencana impor 105.000 kendaraan dari India.
”Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut. Pokoknya kami taat, setia, loyal kepada negara dan rakyat,” kata Joao dihubungi ANTARA.
Sebelumnya, Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M) dan Tata Motors Limited mendapatkan pesanan kendaraan niaga skala besar untuk mendukung Proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui Agrinas Pangan Nusantara. M&M sudah mengumumkan akan memasok 35.000 unit Scorpio Pik Up pada 2026 kepada Agrinas Pangan Nusantara, dan Tata Motors Limited mengumumkan kesepakatan pasokan 70.000 unit kendaraan untuk mendukung aktivitas pertanian dan logistik pedesaan.
Dasco meminta pemerintah menunda rencana impor tersebut karena Presiden Prabowo Subianto masih menjalani kunjungan kerja ke luar negeri.
"Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Dasco menilai Presiden akan membahas secara rinci rencana tersebut, termasuk meminta pendapat dan menghitung kesiapan industri dalam negeri sebelum keputusan diambil.
Keberatan dari Kementerian Perindustrian
Rasa keberatan juga ditunjukan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang menegaskan Indonesia telah mampu memproduksi kendaraan pikap secara mandiri. Hal tersebut dinilai sebagai bukti kemandirian industri otomotif nasional sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi.
Agus menyebut jika pengadaan 70.000 unit pikap 4x2 dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka akan menciptakan dampak ekonomi ke belakang (backward linkage) hingga sekitar Rp27 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
