Perhatikan 25 Ruas Jalanan Di Jakarta yang Terkena Ganjil Genap

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya menerapkan sistem rekayasa lalu lintas Ganjil Genap di sejumlah ruas jalanan. Setidaknya ada 25 ruas jalanan di ibukota yang menerapkan sistem ganjil genap. Aturan ganjil genap tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Pergub 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap.   Hari ini, Senin (7-10-2024), merupakan giliran mobil berpelat ganjil dapat melintas bebas di sejumlah ruas jalan. Sedangkan mobil dengan pelat nomor genap harus menunggu hingga pembatasan berakhir atau mencari rute alternatif.   25 ruas jalanan di DKI Jakarta yang terkena peraturan Ganjil-Genap Jakarta Pusat  Jalan Gajah Mada  Jalan Hayam Wuruk  Jalan Majapahit  Jalan Medan Merdeka Barat  Jalan MH Thamrin  Jalan Jenderal Sudirman  Jalan Balikpapan  Jalan Kyai Caringin  Jalan Salemba Raya  Jalan Kramat Raya Jalan Stasiun Senen  Jalan Gunung Sahari Jakarta Selatan  Jalan Sisingamangaraja  Jalan Panglima Polim  Jalan Fatmawati  Jalan Suryopranoto  Jalan Gatot Subroto  Jalan HR Rasuna Said  Jakarta Timur  Jalan MT Haryono  Jalan D.I Pandjaitan  Jalan Jenderal Ahmad Yani  Jalan Pramuka   Jakarta Barat  Jalan Pintu Besar Selatan Jalan Tomang Raya  Jalan Jenderal S Parman Jam Ganjil-Genap Jakarta Adapun jam operasional ganjil genap dimulai pukul 06.00 WIB sampai 10.00 WIB dan sore dari pukul 16.00 WIB sampai 21.00 WIB. Aturan ganjil genap berlaku Senin sampai Jumat. Sedangkan Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional ganjil genap tidak berlaku.     Peraturan ini mengurai kepadatan lalu lintas di ibukota dengan menyaring mobil-mobil berdasarkan pelat nomor. Pengemudi yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi ganjil bisa melewati ruas jalan yang terkena ganjil genap di tanggal ganjil, dan begitu juga sebaliknya. Sanksi Tilang Ganjil Genap Jakarta Adapun mengacu pada pasal 287 Undang-Undang (UU) 12/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi yang melanggar dikenakan sanksi tilang berupa denda maksimal Rp500 ribu. Jika ada pelanggaran maka kepolisian bisa menilang pelanggar melalui tilang elektronik (E-TLE) maupun melalui manual.