Regulasi SNI dianggap memberatkan, PERDIPPI ingin ada uji materi regulasi yang baru. Perdippi
Regulasi SNI dianggap memberatkan, PERDIPPI ingin ada uji materi regulasi yang baru. Perdippi

Regulasi Baru SNI untuk Pelumas Dianggap Tak Menguntungkan?

Otomotif pelumas komponen otomotif
Ahmad Garuda • 15 Maret 2019 13:31
Jakarta: Perhimpunan Distributor, Importir, dan Produsen Pelumas Indonesia (PERDIPPI) memprotes Keputusan Menteri (Kepmen) Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018, tentang pelumas wajib penuhi Standar Nasional Indonesia. Peraturan ini dianggap bertentangan dengan peraturan atau regulasi di sektor minyak dan gas bumi.
 
Ketua Dewan Penasehat PERDIPPI, Paul Toar mengatakan, Kepmen Perindustrian tersebut menabrak aturan yang ada sebelumnya. Di antaranya, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2001. Keppres ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.
 
“Demi tegaknya tata kelola negara yang taat azas pada sistem perundangan yang berlaku, PERIDIPPI telah mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung tanggal 08 Februari 2019 dengan nomor register 22 P/HUM/2019 terhadap Kepmen Perindustrian (Kepmen) tersebut, agar Kepmen tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan regulasi-regulasi yang ada di bidang minyak dan gas bumi,” tutur Paul.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Paul, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas, telah dengan tegas dan jelas menunjuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pemegang wewenang pengaturan mutu pelumas. Keppres ini sekaligus memperkuat Keputusan Menteri (Kepmen) Pertambangan dan Energi 019K/34/M.PE/1998 tentang Wajib Daftar Pelumas Yang Beredar Di Dalam Negeri.
 
Sebagai pelaksanaan dari Kepmen tersebut telah diterbitkan peraturan tentang Nomor Pelumas Terdaftar (NPT). Regulasi ini, merupakan upaya melindungi konsumen di Indonesia dalam mendapatkan produk pelumas yang berkualitas. Juga menguatkan Peraturan Pemerintah Republic Indonesia No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi.
 
“Sejak diberlakukan 20 tahun lalu hingga saat ini regulasi tersebut terbukti efektif. Hal ini bisa dilihat tidak adanya berita-berita tentang kerusakan mesin akibat pelumas yang tidak berkualitas.”
 
Terlebih, Kemeterian ESDM melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 053 Tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas yang dipasarkan di dalam negeri, dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2808 K/20/MEM/2006 juga menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) pelumas yang dipasarkan di dalam negeri. Regulasi ini sekaligus menjadi dasar ketentuan persyaratan fisika/kimia SNI untuk pelumas.
 
Artinya semua pelumas yang akan dipasarkan di dalam negeri aspek kimia/fisikanya diuji secara lengkap oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) dengan 14 parameter. Pengujian tersebut dilakukan sebelum diterbitkan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT).
 
“Peraturan ini juga sangat ketat. Seluruh pelumas yang beredar diawasi secara bersama dengan Polri. Dan bagi produsen dan distributor yang melanggar akan dikenai sanksi pidana.”
 
Berarti dari aspek legal formal atau regulasi, selama ini produk pelumas telah mendapatkan landasan yang sangat kuat dan lengkap. Sehingga, jika ada regulasi baru justeru bertentangan dengan regulasi yang sudah ada dan telah berjalan dengan baik.
 
Konsumen Pelumas Bakal Terbebani Biaya Tambahan
Alasan lain PERDIPPI melakukan protes soal sertifikasi ini yaitu adanya komponen uji unjuk kerja yang biayanya sangat mahal. “Sehingga, kalau dipaksakan akan menjadi beban dan tidak terjangkau bagi perusahaan pelumas. Pada akhirnya beban tersebut juga dibebankan kepada konsumen, dan dampaknya harga pelumas bakal lebih tinggi."
 
Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Harjanto mengatakan SNI Wajib untuk pelumas menjadi penting karena produk ini digunakan untuk banyak hal, mulai dari manufaktur sampai dengan sektor transportasi.
 
Dia mengakui banyak desakan terkait itu, termasuk dari asosiasi seperti Asosiasi Produsen Pelumas Dalam Negeri (ASPELINDO) dan Masyarakat Pelumas Indonesia (MASPI). Namun, Perhimpunan Distributor Importir dan Produsen Pelumas (PERDIPPI) menolak usulan wajib SNI.
 
“Kemenperin akan segera memberlakukan secara wajib, tunggu waktunya saja, karena ini sesuatu yang penting,” ungkap Harjanto.
 

(UDA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi