Jakarta: Indonesia dan Jepang terus berupaya meningkatkan kerja sama di bidang manufaktur melalui langkah-langkah strategis dan pelaksanaan atas komitmen yang telah dibuat. Tentu saja hal ini termasuk di dalamnya sektor otomotif, khususnya untuk kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV).
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, menghadapkan dukungan dari Jepang untuk percepatan pencapaian zero emission melalui kerjasama teknologi inovatif seperti teknologi hidrogen dan amonia. “Di samping itu juga diharapkan dukungan pengetahuan dan teknologi baru Jepang untuk mendukung beberapa proyek strategis Indonesia, terutama untuk hilirisasi komoditas alam, pengembangan mobil dan motor listrik, serta sektor kesehatan dan pangan,” lanjutnya.
Agus juga mengapresiasi komitmen perusahaan-perusahaan otomotif Jepang yang terus meningkatkan investasinya di Indonesia. Disebutkan Mitsubishi berkomitmen menaikkan investasi untuk model-baru termasuk jenis hybrid, serta Toyota yang akan melakukan investasi besar untuk memproduksi mobil listrik.
Namun lebih luas lagi, Agus menekankan kedua negara memiliki agenda penyelesaian protokol perubahan atas perjanjian ekonomi Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) yang akan diumumkan oleh kedua kepala negara saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November 2022 di Bali.
“Kami akan membuka akses lebih luas dan menawarkan offer yang lebih substantif pada kaitannya dengan perundingan trade in goods terkait produk manufaktur. Harapannya ini akan menjadi win-win solution bagi kedua belah pihak,” kata Agus melalui keterangan tertulisnya.
Beberapa isu yang masih dirundingkan dalam kerja sama IJ-EPA antara lain tentang perdagangan barang, jasa, kerjasama ekonomi, pergerakan orang perseorangan (MNP), dan aturan asal usul (Rule of Origin). “Terdapat juga isu terkait industri, implementasi New MIDEC dan improved offer atas produk baja.
Sementara itu, pada agenda Presidensi G20, Kemenperin mengharapkan dukungan dari Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) untuk keberlanjutan inklusi industri dalam pembahasan pada forum G20. Dalam Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, pemerintah Indonesia mengusulkan inklusi industri dalam pembahasan forum G20 dan mengharapkan pembahasan isu-isu industri tersebut dapat dilakukan berkelanjutan pada Presidensi berikutnya.
Jakarta: Indonesia dan Jepang terus berupaya meningkatkan kerja sama di bidang manufaktur melalui langkah-langkah strategis dan pelaksanaan atas komitmen yang telah dibuat. Tentu saja hal ini termasuk di dalamnya sektor otomotif, khususnya untuk kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV).
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, menghadapkan dukungan dari Jepang untuk percepatan pencapaian zero emission melalui kerjasama teknologi inovatif seperti teknologi hidrogen dan amonia. “Di samping itu juga diharapkan dukungan pengetahuan dan teknologi baru Jepang untuk mendukung beberapa proyek strategis Indonesia, terutama untuk hilirisasi komoditas alam, pengembangan mobil dan motor listrik, serta sektor kesehatan dan pangan,” lanjutnya.
Agus juga mengapresiasi komitmen perusahaan-perusahaan otomotif Jepang yang terus meningkatkan investasinya di Indonesia. Disebutkan Mitsubishi berkomitmen menaikkan investasi untuk model-baru termasuk jenis hybrid, serta Toyota yang akan melakukan investasi besar untuk memproduksi mobil listrik.
Namun lebih luas lagi, Agus menekankan kedua negara memiliki agenda penyelesaian protokol perubahan atas perjanjian ekonomi Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) yang akan diumumkan oleh kedua kepala negara saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November 2022 di Bali.
“Kami akan membuka akses lebih luas dan menawarkan offer yang lebih substantif pada kaitannya dengan perundingan trade in goods terkait produk manufaktur. Harapannya ini akan menjadi win-win solution bagi kedua belah pihak,” kata Agus melalui keterangan tertulisnya.
Beberapa isu yang masih dirundingkan dalam kerja sama IJ-EPA antara lain tentang perdagangan barang, jasa, kerjasama ekonomi, pergerakan orang perseorangan (MNP), dan aturan asal usul (Rule of Origin). “Terdapat juga isu terkait industri, implementasi New MIDEC dan improved offer atas produk baja.
Sementara itu, pada agenda Presidensi G20, Kemenperin mengharapkan dukungan dari Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) untuk keberlanjutan inklusi industri dalam pembahasan pada forum G20. Dalam Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, pemerintah Indonesia mengusulkan inklusi industri dalam pembahasan forum G20 dan mengharapkan pembahasan isu-isu industri tersebut dapat dilakukan berkelanjutan pada Presidensi berikutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ERA)
