Menpora Merasa Perlu Ada Sosialisasi Doping bagi Atlet

medcom.id, Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menegaskan bahwa sosialisasi bahaya doping sangat penting untuk menghindarkan atlet dari praktik penggunaan zat peningkat kemampuan tersebut.
 
"Harus ada sosialisasi bagi seluruh pemangku kepentingan olahraga agar mereka mengetahui zat atau obat yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi," ujar Imam di Gedung Kemenpora, Jakarta, Senin (9/1/2017).
 
Menpora mengemukakan terkadang ada kasus di mana seorang atlet menelan obat tertentu karena sakit. Namun, ternyata setelah diperiksa, obat yang dikonsumsi itu mengandung zat yang dilarang. Selain obat, makanan dan minuman yang masuk ke perut atlet juga tidak luput dari potensi kandungan doping.

"Ini yang membuat sosialisasi doping penting dan dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI)," kata Imam.

Baca juga: Ecclestone Puji Keputusan Rosberg untuk Pensiun Dini

Sebelumnya, Ketua Umum Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XV Tahun 2016 Jawa Barat Ahmad Heryawan, mengumumkan bahwa ada 12 atlet PON XIX/2016 dan dua atlet Peparnas XV/2016 Jawa Barat positif doping setelah dilakukan pemeriksaan urine di National Dope Testing Laboratory, India.
 
Para atlet tersebut merupakan peraih medali emas, perak dan pemecah rekor nasional. Sebanyak 12 atlet PON yang positif doping berasal dari cabang olahraga binaraga (delapan atlet), berkuda (satu atlet), angkat berat (satu atlet) dan menembak (dua atlet).
 
Sementara, atlet Peparnas positif doping berasal dari cabang olahraga atletik dan tenis meja.
 
Terkait itu, menurut Menpora, nantinya ke-14 atlet itu akan dihadapkan pada Dewan Disiplin, terkait doping yang segera dibentuk oleh Kemenpora. Dalam pertemuan itu, atlet positif doping juga akan didengarkan pembelaannya.
 
Salah satu hukuman terberat bagi atlet positif doping adalah dinonaktifkan dari kegiatan olahraga selama rentang tahun tertentu.
 
Ditemui secara terpisah, pihak LADI mengakui dalam dua tahun terakhir sulit melakukan sosialisasi karena adanya pemotongan anggaran.
 
"Sosiaisasi memang kurang karena anggaran tidak ada," tutur Manajer Pengawasan Sampel Doping LADI Heru Purwanto.

Baca juga: Kei Nishikori Berpotensi Absen di Australian Open 2017

Sekretaris Umum LADI Rifki Mochtar menimpali, dari total anggaran Rp3miliar, pihaknya mengalami pemotongan sekitar 50 persen secara bertahap.
 
"Awalnnya dipotong Rp1 miliar, kemudian Rp500 juta," tutur Rifki.
 
Inilah yang membuat mereka terpaksa mengatur pengeluaran sedemikian rupa dan memilih untuk mengorbankan soal administrasi dan edukasi.
 
Pada tahun 2017, LADI mengusulkan anggaran total sebesar Rp10 miliar. Menurut Rifki, kepastiannya baru diumumkan pada 17 Januari 2017.
 
Pihak Kemenpora berencana merombak organisasi LADI agar berjalan lebih efektif. "Kepengurusan LADI segera kami bereskan," tutur Imam Nahrawi.(ant)
 
Video: Aher Enggan Beberkan Nama Atlet PON yang Gunakan Doping
  
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News