Menanggapi hal ini Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) melalui Ketua Umum, Yenny Wahid, menyebut peristiwa ini sebagai pukulan telak bagi federasi.
Kasus ini mulai terkuak setelah delapan atlet memberanikan diri melapor pada 28 Januari 2026. Namun, setelah Tim Pencari Fakta (TPF) dibentuk, jumlah pelapor terus bertambah.
FPTI dukung pendampingan hukum terhadap atlet
Yenny menegaskan, pelaporan ke kepolisian dilakukan langsung oleh para atlet karena kedudukan hukum (legal standing) korban berada di tangan mereka sendiri. FPTI, dalam hal ini, memberikan dukungan penuh melalui pendampingan hukum dari Peradi dan LBH APIK.
"Beberapa atlet kami kemarin memutuskan untuk membuat pelaporan ke polisi. Atletnya yang lapor karena FPTI tidak bisa melapor (karena bukan korban langsung). Atlet membuat pelaporan, nanti akan dijelaskan secara lebih lengkap oleh pengacara pendamping dari para atlet," ujar Yenny, Rabu, 4 Maret 2026.
| Baca juga: Menpora Kecam Dugaan Pelecehan Seksual Pelatih Panjat Tebing |
Tak ada toleransi untuk pelaku
Yenny menyebut, langkah hukum ini diambil sebagai bentuk keseriusan dalam menyikapi dugaan penyimpangan perilaku yang dinilai sudah melampaui batas norma dan hukum. FPTI tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kekerasan di dalam organisasi yang dipimpinnya.
"Bagi kami, perlindungan terhadap atlet adalah prioritas utama. Semua orang yang berada dalam komunitas panjat tebing harus dijaga martabatnya, dijaga keamanannya, baik keamanan mental maupun keamanan fisiknya. Jadi, tidak ada toleransi sama sekali, zero tolerance," tegasnya.
FPTI keluarkan SK Penonaktifan terduga pelaku
Selain jalur hukum, FPTI juga telah mengeluarkan SK penonaktifan bagi pelatih kepala yang menjadi terduga pelaku. Investigasi internal pun terus berjalan guna membedah anatomi pelanggaran, baik dari sisi etik maupun hukum.
Momentum transformasi total
Peristiwan yang cukup mencoreg cabor panjat tebing ini menjadi momentum bagi FPTI untuk melakukan transformasi total.
Federasi berkomitmen untuk memperkenalkan sistem safeguarding dan protokol whistleblower yang lebih profesional, menggantikan sistem yang selama ini lebih condong pada asas kekeluargaan dan solidaritas semata.
Menurutnya, prestasi yang tinggi tidak akan ada artinya jika di baliknya terdapat praktik-praktik yang merusak harkat manusia.
"Kita tidak boleh hanya menuntut atlet berprestasi tapi tidak memberikan perlindungan maksimal kepada mereka," pungkas Yenny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
