PERADABAN dunia saat ini sedang dihadapkan pada tiga tantangan besar, yaitu ketahanan air, pangan, dan energi.
Inti permasalahannya adalah beban populasi yang terus meningkat yang menyebabkan peningkatan kebutuhan (demand) yang kemudian memberikan tekanan terhadap aspek ketersediaan (availability) dari sumber daya air (SDA), serta pola pemanfaatan ruang. Ketahanan air, bersama dengan ketahanan pangan dan energi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia.
Ketahanan air harus ditingkatkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi, yaitu melalui kebijakan maupun investasi yang terancang dengan baik dan ditopang oleh tata kelola air yang efektif. Dalam hal ini, pemerintah harus menegaskan peran kepemimpinannya dalam memberikan solusi ketahanan air dengan membangun kerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat. Jika ketahanan air, pangan, dan energi tidak ditingkatkan, kemajuan suatu wilayah dan peningkatan kesejahteraan hidup akan terhambat. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pertumbuhan penduduk (terutama di daerah perkotaan) juga meningkat dengan pesat. Segmen penduduk di kota-kota besar didominasi oleh penduduk kelas menengah.
Pertumbuhan ekonomi menjadi pemicu berubahnya gaya hidup yang mengakibatkan pergeseran pola konsumsi.
Salah satu akibat dari pergeseran pola konsumsi ini ialah peningkatan kebutuhan air, pangan, dan energi. Pertumbuhan ekonomi juga mengakibatkan perubahan fungsi lahan yang dapat berdampak pada menurunnya fungsi-fungsi tampungan air.
Dari sisi kekayaan SDA, sejatinya Indonesia patut bersyukur. Indonesia memiliki kekayaan SDA terbesar kelima di dunia. Potensinya mencapai lebih kurang 3.900 miliar m3/tahun yang tersebar di seluruh Tanah Air, dalam 5.886 sungai dan 521 danau.
Sejumlah tantangan
Ketersediaan SDA yang besar tersebut perlu dibarengi dengan ketahanan air yang cukup. Indonesia saat ini memiliki ketahanan air yang relatif masih rendah.
Daerah irigasi yang dimiliki yang didukung oleh bendungan tampungan air, baru 11% sehingga sisanya rentan terhadap perubahan kondisi cuaca dan kondisi daerah tangkapan hujan, serta rentan terhadap ancaman bencana banjir dan kekeringan. Karena itu, penataan yang baik dalam hal ketahanan air sangatlah diperlukan. Indikator tantangan berikut perlu dicermati;
Pertumbuhan kebutuhan air baku, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun kesinambungan cakupan layanan air baku bagi rumah tangga, kota, dan industri rata-rata saat ini masih di bawah 60%.
Kebutuhan air baku untuk memasok PDAM diperkirakan akan terus naik hingga 100% pada 2020.
Peningkatan pencemaran terhadap air akibat pertumbuhan volume limbah domestik dan limbah industri telah mengakibatkan hampir semua sungai-sungai utama di Pulau Jawa yang mengalir melalui kota-kota besar menjadi tidak memenuhi persyaratan mutu air baku Kelas I ataupun II.
Terkait dengan pengelolaan bencana, ketelitian prediksi dan tenggang waktu ke saat perubahan (lead time) iklim dan cuaca harus ditingkatkan sehingga persiapan dan pengelolaan bencana, baik itu bencana banjir, longsor, maupun kekeringan, serta kebakaran hutan dapat ditingkatkan.
Termasuk dalam upaya ini ialah upaya adaptasi hingga relokasi bagi penduduk yang tinggal di wilayah yang terpapar bencana yang mungkin terjadi. Volume tampungan air per kapita Indonesia relatif masih rendah. Hanya 63 m3/kapita/tahun, masih jauh dari angka kebutuhan tampungan minimum sebesar 150 m3/kapita/tahun.
Di sisi lain, tampungan-tampungan air yang ada secara cepat dipenuhi oleh sedimen akibat degradasi kondisi daerah tangkapan air. Tantangan yang dihadapi ialah investasi untuk meningkatkan kapasitas tampungan air tereduksi oleh pengurangan kapasitas terbangun akibat sedimentasi.
Efektivitas program-program konservasi dan rehabilitasi daerah tangkapan hujan perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar lahan kritis yang harus direhabilitasi ialah milik masyarakat.
Kondisi ini menurut pemikiran yang lebih cerdik, agar masyarakat tertarik untuk mengelola lahan miliknya secara menguntungkan, baik dari sisi pemilik lahan maupun dari sisi konservasi lahan dalam skema besar pengelolaan sumber daya air. Konversi lahan sentra-sentra penghasil padi, terutama di Pulau Jawa telah mencapai tingkat yang sangat serius akibat perkembangan kawasan permukiman dan kawasan industri, serta sebagai dampak pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah.
Tata kelola SDA yang baik merupakan persyaratan utama untuk mencapai tingkat ketahanan air, pangan, dan energi berkelanjutan yang dicitakan.
Langkah perbaikan
Indikator ketahanan air Indonesia, sebagaimana disebutkan di atas bisa saja bertambah. Namun, kini saatnya kita menangani permasalahan tanpa menimbulkan persoalan baru, serta saatnya mengoptimalisasikan potensi yang dimiliki oleh Indonesia.
Nawa Cita yang menjadi program kerja pemerintahan Jokowi-JK, secara garis besar memiliki napas yang sangat sesuai untuk memecahkan permasalahan ketahanan air sebagaimana disebutkan di atas. Dalam kerangka tersebut, patut dicermati apa yang diamanatkan Bappenas (2015) kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yakni untuk menerapkan strategi yang tepat dalam pembangunan 49 bendungan baru untuk meningkatkan kapasitas tampungan air dari 14,9 miliar m3 (saat ini) menjadi 17,4 miliar m3, pembangunan daerah irigasi baru seluas 1 juta hektare (Ha), melakukan rehabilitasi daerah irigasi seluas 3 juta Ha, dan pengelolaan tanggul pengendali banjir sepanjang 3 ribu km untuk mengurangi risiko banjir.
Program terpadu peningkatan ketahanan air, pangan, dan energi melalui rehabilitasi jaringan irigasi merupakan kegiatan yang akan langsung menyentuh masyarakat, dapat memberikan respons yang cepat dalam mencapai ketahanan air, pangan, dan energi, serta menggerakkan ekonomi mikro. Namun demikian, kegiatan ini memerlukan dukungan penerapan teknologi dan dukungan industri karena jendela waktu pelaksanaan yang sangat sempit.
Tantangan besar lain yang dihadapi ialah membuka sekat-sekat pendanaan sebagai dampak pembagian kewenangan, antara lain dalam pengelolaan daerah irigasi. Hal lain yang memerlukan perhatian khusus ialah memberikan arti penting bimbingan teknis, baik dalam segi desain maupun standarisasi untuk mencapai mutu pekerjaan yang baik.
Pemeliharaan bangunan-bangunan air utama, pemeliharaan sungai, dan pemeliharaan sistem drainase utama juga merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Terkait dengan hal ini, diperlukan skema kerja sama yang menarik bagi para penyedia barang dan jasa konstruksi.
Kontrak jangka pendek tidak akan menarik bagi para penyedia jasa untuk berinvestasi dalam pembelian peralatan berat yang diperlukan untuk memelihara bangunan air utama dan sungai. Terkait dengan hal tersebut, perlu adanya terobosan besar dalam good governance untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
Perlu dikemukakan bahwa meningkatkan keamanan bendungan tampungan air yang ada saat ini, menggali endapan sedimen di tampungan efektif bendungan, dan memanfaatkan hasil galian sedimen tersebut hasilnya akan setara dengan membangun bendungan baru. Sebagai negara yang kaya dengan potensi air dan memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, Indonesia harus dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya agar potensi dan tantangan ini bisa dijadikan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Hal ini sangat penting agar Indonesia tidak masuk dalam perangkap sindrom 'middle class country'. Kita bersama harus menerapkan upaya terstruktur dalam mengelola sumber daya air agar memenuhi rasa keadilan masyarakat, layak secara ekonomi, dan ramah lingkungan.
