Berkali-kali seruan perlunya revolusi atas induk organisasi sepak bola nasional, PSSI, dipekikkan, tetapi yang ditemui tembok tebal berlapis-lapis. PSSI serupa institusi kebal nan tak tersentuh, organisasi yang pintunya tertutup rapat.
Ia bahkan lebih power holder ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi yang oleh undang-undang memang diberi kewenangan lebih. Tangan negara yang mencoba hadir untuk membenahi tata kelola sepak bola nasional pun dimajalkan lewat rupa-rupa cara.
Ketika Kementerian Pemuda dan Olahraga meminta PSSI lebih terbuka dan profesional mengelola kompetisi dan klub, induk organisasi sepak bola nasional itu menganggapnya sebagai intervensi dan seperti tantangan `perang'.
Padahal, Kemenpora melihat ada sejumlah masalah terkait dengan klub, pemain, juga hak siar yang harus dibenahi. Ada klub yang menggunakan badan usaha nonbola sebagai payungnya, tapi dibiarkan saja. Ada juga yang tidak mempunyai NPWP dan tidak membayar pajak, oke-oke saja.
Malah, beberapa klub penunggak pembayaran gaji pemain, pelatih, dan ofisial tidak mendapatkan sanksi berarti. Apalagi jika dugaan sejum lah kalangan akan adanya pengaturan skor, penentuan pemenang, dan penjualan pertandingan benar adanya, kian sempurnalah penyakit kronis tersebut.
Karena itu, ketika Menpora Imam Nahrawi memutuskan untuk membekukan PSSI dan membentuk tim transisi, sejatinya itu merupakan pil pahit yang mengobati. Keputusan itu amat penting didukung penuh siapa pun yang ingin sepak bola nasional maju dan berprestasi. Di negara mana pun, prestasi sepak bola berbanding lurus dengan profesionalitas pengurus federasinya. Makin profesional pengurus dan manajemen sepak bola, kian kinclong pula prestasi tim sepak bola mereka.
Itu seperti yang terjadi di Australia, Irak, dan bahkan Brunei Darussalam. Begitu ada yang tidak beres dengan federasi yang berujung pada minimnya prestasi, negara pun turun tangan membuat terapi kejut. Sebagian yang di-suspend FIFA, tetapi ada pula yang sekadar diperingatkan. Namun, semuanya berujung manis, yakni prestasi yang stabil.
Karena itu, selama PSSI masih menjadi bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, mestinya mereka juga tidak bisa serta-merta menafikan organ negara. Pembekuan yang sebelumnya sudah didahului peringatan mestinya tidak boleh diabaikan, dengan selalu berlindung di balik kalimat `di bawah naungan FIFA'.
Kita sepakat dengan Presiden Joko Widodo yang mendukung penuh langkah Menpora memperbaiki sepak bola kita.Dukungan serupa seharusnya disampaikan elemen-elemen di dalam pemerintahan lainnya.
Pemerintah mestinya satu arah, satu suara, dan satu tekad demi merombak tata kelola sepak bola. Yang juga tidak kalah penting, nasib para pemain tidak boleh dikalahkan. Kesengkarutan boleh terjadi, tapi carilah terobosan penting agar roda kompetisi tetap bergulir dan pemain bola tidak perlu banting setir. Publik amat berharap melihat sepak bola kita menghadirkan kemenangan demi kemenangan, bukan perseteruan demi perseteruan.
