Kondisi ekonomi seperti itu memerlukan penanganan segera melalui kebijakan ekonomi jangka pendek. Kita membutuhkan bantalan agar ketika krisis semakin dalam, ekonomi kita tak jatuh terlampau telak.
Bantalan krisis itu pada dasarnya bertujuan mempertahankan atau meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk itu, negara harus menahan sekeras-kerasnya agar gelombang PHK tak semakin dalam menggulung. Pada saat bersamaan negara juga harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang menganggur.
Demi mempertahankan para pekerja pada pekerjaan me-reka, pemerintah bisa belajar dari krisis pada 2008. Ketika itu pemerintah menurunkan pajak perusahaan. Berkurangnya pajak membuat investor mempertahankan usaha mereka di Indonesia, tidak memindahkannya ke negara lain yang pajak korporasinya lebih rendah. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan pun berkurang. Dengan begitu, perusahaan tidak memberhentikan pekerja sehingga daya beli mereka tetap ada.
Tentu saja semua kebijakan berisiko. Pengurangan pajak perusahaan meng-akibatkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak. Akan tetapi, pengurangan pajak perusahaan itu bersifat sementara. Bila kondisi ekonomi pulih, pemerintah bisa menerapkan besaran pajak korporasi seperti sedia kala.
Untuk membuat mereka yang menganggur mempunyai pekerjaan, pemerintah bisa belajar dari krisis 1998. Ketika itu, pemerintah melaksanakan program padat karya. Dana desa bisa menjadi instrumen melancarkan program padat karya. Dana desa bisa digunakan untuk membangun infrastruktur desa yang menyerap tenaga kerja.
Dengan begitu, masyarakat desa memiliki daya beli. Kemiskinan di perdesaan yang meningkat akibat krisis pun berkurang. Bertahannya daya beli masyarakat pada gilirannya membuat dunia usaha tetap bisa beroperasi karena produk mereka ada yang membeli.
Masih tersedia beberapa opsi lain yang diusulkan sejumlah kalangan. Ada yang mengusulkan pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil untuk meningkatkan daya beli mereka.
Menaikkan gaji PNS yang berjumlah lebih dari 5 juta orang memang lebih signifikan memutar roda ekonomi ketimbang menaikkan tunjangan anggota DPR yang jumlahnya cuma 560 orang. Akan tetapi, penaikan gaji PNS mengandung risiko, yakni naiknya angka inflasi. Kenaikan gaji PNS lazimnya diikuti kenaikan harga barang-barang sehingga inflasi pun melambung tak terbendung.
Ada pula yang mengusulkan pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak di tengah harga minyak dunia yang terus merosot. Berkurangnya harga BBM memang bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Masyarakat akan meng-alihkan uang yang dihemat dari turunnya harga minyak tersebut untuk membeli kebutuhan lain.
Persoalannya, penurunan harga minyak akan meningkatkan defisit Pertamina. Dengan harga premium seperti sekarang ini saja, Pertamina defisit lebih dari Rp15 triliun.
Intinya kita hendak mengatakan opsi untuk bantalan krisis melimpah. Tinggal pemerintah mesti menimbang-nimbang mana opsi-opsi yang paling kecil risikonya dan paling bisa segera diterapkan.
