BESOK, para pasangan calon kepala daerah mendapat lampu hijau untuk aktif berlaga di pilkada. Rambu-rambu kampanye telah terpasang. Setiap pasangan calon beserta tim pemenangan masing-masing wajib mematuhi rambu bila tidak ingin disemprit Badan Pengawas Pemilu. Selama masa kampanye, pasangan calon pasti akan mengerahkan segala daya upaya untuk menarik simpati pemilih. Banyak cara dapat digunakan, tetapi tidak semuanya halal dilakukan. Ada aturan-aturan yang membatasi, termasuk untuk tim pemenangan ataupun para pendukung.
Kampanye dalam konteks pilkada diartikan sebagai aksi memperkenalkan pasangan calon. Berbagai kelebihan kandidat ditonjolkan demi menarik sebanyak-banyaknya suara pemilih. Tidak jarang kampanye juga menyerang kubu seberang untuk melemahkan dukungan pemilih kepada rival. Serangan berupa kritik kinerja, tanpa isu SARA, sebenarnya sah-sah saja asalkan kritik tersebut didasarkan fakta dan bukan tudingan beraroma fitnah hingga mengarah kepada kampanye hitam. Kampanye hitam menciptakan atmosfer demokrasi yang tidak kondusif. Ujungnya bisa berupa pertengkaran, kekacauan, hingga konflik yang disertai kekerasan. Demokrasi yang susah payah kita bangun akan dengan sekejap mata merosot menjadi mobokrasi.
Tidak ada yang menginginkan hal itu terjadi, kecuali mungkin orang-orang yang senang melihat bangsa ini terpecah belah. Mereka bertepuk tangan ketika masyarakat gontok-gontokan. Mereka merengut menyaksikan Indonesia maju dan berkembang di bawah payung persatuan. Demi menghindari suasana yang panas oleh kampanye hitam, tidak bosannya kita mengingatkan setiap kubu pasangan calon untuk mengedepankan kampanye positif. Adu program pembangunan akan jauh lebih berguna untuk mendapatkan kepala daerah yang paling unggul.
Sebagai hajatan demokrasi, pilkada sepatutnya diperlakukan sebagai pesta yang menggembirakan. Ia bukanlah perang yang menakutkan. Segenap warga sudah sepatutnya leluasa menyambut pilkada dengan sukacita. Perbedaan pilihan bukan alasan untuk memutus tali silaturahim, bukan untuk berpecah belah. Seperti imbauan Wapres Jusuf Kalla, mengajak boleh asal tidak memaksa. Paksaan tergambar dari ancaman-ancaman yang menyertai sebuah ajakan.
Demikian juga dengan pasangan calon kepala daerah yang seluruhnya kita harapkan memiliki sifat negarawan. Sifat itu akan terlihat dari kegiatan kampanye. Pasangan calon yang negarawan akan mampu mencerahkan masyarakat. Tentang rencana konkret membawa daerah yang dipimpinnya meraih kesejahteraan bagi seluruh warganya. Tentang upaya menjadikan wilayahnya sebagai tempat yang nyaman ditinggali.
Kesuksesan pilkada akan membawa negara kita semakin dewasa dalam berdemokrasi. Kepala-kepala daerah yang dihasilkan pun seyogianya semakin berkualitas dengan integritas tinggi. Daerah-daerah berkembang pesat dan negeri ini dibawa ke jajaran negara maju. Kita senang tahapan pilkada serentak 2017 hingga proses pengundian nomor urut, dua hari lalu, secara umum berlangsung lancar tanpa ketegangan berarti. Suasana itulah yang kita harapkan terus mewarnai tahapan demi tahapan berikutnya. Di tangan kita semua, pilkada yang damai, demokratis, bermartabat, dan mencerahkan harus diwujudkan.
